KUB Harum tailor melalui Juru Bicaranya Bunda Hartini Mengkhawatirkan  dengan buruknya Pelayanan Pemerintah melalui Kedinasan yang semakin sulit  bahwa kasus yang dikawal  tentang adanya "kasus" sebuah kesengajaan Dinas Pendidikan di sini atas Penghindaran kewajiban untuk  bayar  tanggungjawab admininistrasi tersisa  akibat Keputusan sefihak Dinas  atas resolusi  yang berlarut  di suatu instansi Dinas.
Ini sama sekali penutupoan Kran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan . Kehaditran  bunda HR  ke Dinas pendidikan  hanyalah ingin menawarkan langkah langfkah Posist  resolutif dan  tindak lanjut atas semua keputusan  setelah dikuatkan oleh Kepuutusan tertinggi.
Maksud penulisan Kasus  di Media tak lain hanyalah hendak membuka kran kasus penyelesaian secara Patut agar tak ada fihak yang dengan sengaja melarikan diri dari tanggungjawabnya dan  alngkah langkah itu patut dianggap sebagai langkah pasisf tidak produktif  melanggar reforma birokrasi kedinasan dan Kode etik PNS.
Kedepan kami akan seriuas untuk  melakukan penlelusuran kasus  dan meminta fihak fihak untuk Bicara dan melakukan Klarifikasi , atas siapa saja yang terlibat membidani siapa yang mensetting  Persekusi , eksekutor dan  hal hal lain  yang serius sangat merugikan Klien Kami , Ungkap Bunda Hartini  dalam Konfrensi pers , 5/7/2021.
Kami sudah usahakan diam dan tidak mengeluarkan statemen  atas pendangkalan kasus  dan upaya beralibi yang dilakukan Bersangkutan . tak perlu kedetailan 5 W 1 H sebab  Fakta sudah berbicara sendiri tentang kondite dab  integritas yang bersangkutan . dalam Hal ini yang saya tuntut adalah kejelasan dan bagaimana jawaban Fihak Pelaku , dan kenapa  Kasus beginian nggak segera diselesaiakn dengan Permediasi dan Kekeluargaan yang seperti kami tawarkan.
Tak hanya  itu kami memandang sangat Perlu Pemkot untuk dapat turun langsung dalam mengangani Kasus benang kusyut ini .  Kran kasu seperti ini sudah saatnya diakhiri jangan samapi mengakar dan menjalar atau menular , jika tidak ada mutilasi dan pemangkasan atas  kasus kasus demikian, pemerintah tak akan punya kewibawaan dimata  pegawainya .
Untuk itu sekali lagi kami tegaskan  kami hanya menuntut peristiwanya , jadi  uyang berwajib bisa  mengusut kejadiannya dan reka reka kejaian lain yang ada kaitannya dengan peristiwa perseksui yang dimaksud  Korban korban.Â
Mohon  ada kejelasan dan penjelasan yang adil dan produktif, kami tidak membutuhkan alibi , opini dan wacana belaka, sekaranglah saatnya semua stakeholder bergerak dan bertindak agar tidak dijadikan permainan anak buah yang Konditenya jelas cacat seperti selama itu  "pungkas HartiniÂ
