Â
Beberapa hari ini media sosial ramai memperbincangkan kebijakan pemerintah terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) yang semual CPNS pada april 2025 menjadi oktober 2025, dan PPPK pada juni 2025 menjadi Maret 2026.
Berbagai kalangan khususnya peserta seleksi CASN 2024/2025 berharap bahwa pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan berlangsung pada April 2025 tepat waktu, tetapi karena beberapa alasan, pemerintah telah menundanya hingga Oktober 2025.
Meskipun pemerintah memiliki alasan yang logis tapi pada kenyataannya hal ini menyebabkan lebih banyak kebingungan dan stres di masyarakat terutama para kandidat yang telah mulai mempersiapkan diri dan menantikan pengangkatan.
Tentunya melihat fenomena ini harus dari berbagai perspektif, yakni perspektif pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perspektif peserta ujian selaku pihak yang terdampak langsung, serta melihat fenomena ini dalam kerangka konsep meritokrasi dalam manajemen ASN khususnya terkait perekrutan pegawai negeri sipil di Indonesia.
Alasan Penundaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilÂ
Pemerintah memiliki alas an sendiri dalam menetapkan kebijakan penundaan tersebut seperti rencana menyerentakkan pengangkatan pegawai atau lainnya tapi tidak bisa di pungkiri bahwa penundaan tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran. Dimana pemerintah sedang melakukan efisiensi dalam keseluruhan kebijakan anggaran negara.
Pemerintah, terutama BKN dan Kemenpan dengan mempertimbangkan berbagai alas an tersebut mungkin merasa perlu untuk memberikan waktu tambahan agar proses seleksi dan pengangkatan dilakukan dengan cara yang lebih tepat dan adil.
Masalah Anggaran, Infrastruktur dan AdministratifÂ
Seleksi untuk CASN dari perencanaan hingga pengangkatan tentu membutuhkan biaya yang besar yang mencakup pengeluaran banyak hal. Selain itu, pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi selama proses seleksi hingga pengangkatan pegawai.
Penundaan ini mungkin merupakan respons terhadap masalah anggaran yang harus disesuaikan dengan prioritas pengeluaran negara, serta melihat proses seleksi di lapangan  serta faktor-faktor lainnya.
