Marhaen adalah rakyat kecil yang secara umum memiliki alat dan modal yang kecil tapi tidak berdaya dalam produksi dan tergerus oleh kapitalisasi akibat kolonialisme dan imperialisme.
Untuk mengentaskan mereka dari ketidakberdayaan tersebut Bung karno menggunakan senjata atau sebuah konsep ajaran yang dinamakan marhaenisme. Dimana marhaenisme merupakan perjuangan yang berorientasi kepada orang kecil (Marhaen) Â dan berupaya mengangkat derajat mereka.
Marhaenisme Bung Karno merupakan ajaran yang sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosiologis dari masyarakat Indonesia. Menurut marhaenisme, agar rakyat Indonesia mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain, tiap orang atau rumah tangga memerlukan faktor produksi atau modal.
Alat dan modal tersebut bisa berwujud tanah atau mesin/alat. Dimana dalam konteks modern, bisa berupa kendaraan, perangkat teknologi informasi, alat dapur dan barang elektronik bisa saja diberdayakan dengan tepat guna sebagai modal atau faktor produksi.
Kepemilikan modal dan alat tersebut meskipun  tidak besar dapat menjamin kemandirian orang atau rumahtangga itu dalam perekonomian. Memperjuangkan kepemilikan modal serta mendorong optimalisasi pemanfaatannya dengan sebuah sistem yang tepat adalah aktualisasi dari marhaenisme itu sendiri.
Roh marhaenisme menghidupkan konstitusi Indonesia, Dimana hal itu dapat dilihat dalam UUD 1945 Pasal 33 mencantumkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan, dan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa koperasi merupakan usahanya kaum kecil dan kaum lemah.
Marhaenisme yang terbentuk dari Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Berkebudayaan merupakan ideologi merupakan sebuah esensi ideologi perjuangan yang menjadi roh dari ideologi Indonesia yaitu pancasila.
Â
Marhaenisme dalam perspektif Islam.
Nasionalisme Indonesia yang digaungkan oleh Bung Karno pada tahun 1927 bukanlah sembarang nasionalisme, melainkan nasionalisme yang terangkum dalam rangkuman Sosio-Nasio-Demokrasi, yaitu nasionalisme yang mengandung prinsip-prinsip kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial.
Sejarah mencatat saat itu kalangan Islam seperti A. Hassan, tokoh Persis (Persatuan Islam) Bandung dan Mochtar Luthfi, pemimpin Parmi (Partai Muslimin Indonesia) Padang menentang paham nasionalisme dengan melabelinya sebagai berhala sesembahan baru. Mereka saat itu melihat nasionalisme seperti produk barat pada umumnya yang chauvinistic, ekspansionistik dan jinggoistik.
