Desain Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Tanpa memperdulikan upaya kemandirian dan keberlanjutan, belum lagi banyak oknum yang memnfaatkan situasi tersebut untuk menapatkan keuntungan dari program-program pemerintah dengan dalih pemberdyaan masyarakat.

Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang fokus mengrusi kelautan dan perikanan, namun semua itu jadi sebuah ironi karena belum mampu memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi nelayan dan masyarakat pesisir. 

Selain optimalisasi pemberdyaan seharusnya ada harmonisasi kerjasama antara pusat, daerah, satu lembaga dengan lembaga lainnya guna menyatukan visi kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Perbedaan program bukan menjadi dasar adanya sikap ego sektoral melainkan harus disikapi dengan tujuan dan arah program yang sama untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Program juga harus didukung oleh riset yang mampu pemetaan potensi kelautan, perikanan secara menyeluruh.

Kondisi kemiskinan masyarkat pesisir bukan hanya berdampak pada kuaitas ekonomi mereka tapi juga berdampak pada keseimbangan ekologi, yang mana kemiskinan masyarakat pesisir membawa perilaku perusakan ekosistem pesisir seperti mangrove dan kawasan hutan lindung pesisir hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. 

Hal ini juga harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, lembaga dan organisasi yang konsen dengan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan Pendekatan Kelembagaan 

Keberadaan kelembagaan dalam suatu kawasan baik berbentuk kelembagaan sosial maupun kelembagaan ekonomi sangat dibutuhkan terutama dalam mendukung eksisnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat. 

Kelembagaan masyarkat harus di maping secara tepat agar tidak terjadi singgungan kepentingan yang justru mengurangi optimalisasi program pemberdayaan masyarakat pesisir. 

Pembentukan lembaga -- lembaga baru baik lembaga sosial maupun ekonomi harus memperhatikan eksistensi dari lembaga masyarakat pesisir yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan baik kepentingan individu anggotanya maupun kepentingan kelompok. 

Pola kerjasama dan kolaborasi harus memperhatikan kepentingan bersama bukan semata-mata kepentingan pribadi.