Kelautan dan Perikanan Membutuhkan Pemimpin Profesional dan Berintegritas

Berbeda dengan sebelumnya kebijakan menteri Edy mendorong, memprioritaskan pengembangan budidaya perikanan menjadi salah satu lokomotif ekonomi. Berbagai kalangan memandang kebijakan ini sudah pas. Dan ini akan memberikan kesempatan pada 3 juta nelayan yang selama ini hanya bergantung pada potensi perikanan tangkap yang potensi ekonominya bagi sektor KP hanya sekitar 2,08%.  

Banyak kalangan menilai beberapa program KKP era Menteri Edy dinilai relevan dengan potensi sumberdaya antara lain : Pertama, akan meningkatkan produksi dan nilai dari komoditas udang sebesar 250 % yaitu dari 517.397 ton di 2019 menjadi 1.290.000 ton di 2024, meningkat sebesar 772.608 ton. Dari sisi nilai akan meningkat dari US$ 2,59 milyar menjadi US$ 6,46 milyar. Ini juga menjadi tujuan menteri Edy ke Hawai menjajaki kerjasama produksi induk Vaname. 

Kedua, mecabut Permen KP nomor 56 tahun 2016 tentang larangan ekspor benih lobster dan lobster kurang dari 200 gram. Pencabutan ini sesungguhnya bertujuan untuk membuka kesempatan nelayan penangkap benih lobster secara legal daripada ilegal kemudian diselundupkan. Selain itu alasan akademik mengemukakan bahwa di alam hanya 1 persen yang lolos menjadi dewasa, sehingga harus diambil dengan cara cara yang terkendali. 

Para pemegang mandat ekspor benih, diwajibkan bermitra dengan masyarakat, mengembangkan budidaya lobster karena nilainya bisa mencapai jutaan rupiah per ekor. Selain itu belum ada satupun negara yang mampu membenihkan lobster secara komersial, sehingga benih ini sangat dicari. Indonesia merupakan salah satu penghasil benih lobster terbesar didunia.

Masalah muncul ketika pemegang mandat ekspor tidak lagi konsisten dengan kewajiban mengembangkan usaha budidaya, mungkin fokus dengan urusan ekspor. Dan kemudian yang menjadi kesalahan besar sehingga menteri Edy terpental dari kursi menteri karena adanya monopoli jasa pengiriman benih ekspor melalui satu pintu. Mungkin saja menteri Edy menjadi korban dari sejumlah pembantunya. Kejadian ini sangat disesalkan, dan semoga sebagai pembelajaran. 

Kemampuan tata kelola menjadi kunci sukses sebuah Kementrian/lembaga atas tugas dan fungsinya. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kemampuan menyusun narasi yang benar dan keberanian mengeksekusi secara konsisten menjadi tuntutan seorang figur dalam menerapkan tata kelola khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam konteks ini dapat diambil sebuah kesimpulan menteri Susi dinilai kurang dalam hal narasi, seperti tidak komprehensif dalam perencanaan, tetapi beliau sangat kuat dalam hal eksekusi. Banyak dinilai kurang menggunakan data potensi ekonomi sumberdaya Perikanan, namun memiliki konsistensi dalam menerapkan program dan kegiatan   

Sedangkan menteri Edy dinilai kuat dalam narasi, mampu menciptakan komunikasi yang efektif dengan berbagai stage holder namun kurang dalam hal eksekusi. Menteri Edy dalam merancang narasi pengembangan Kelautan dan Perikanan berbasis data potensi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan serta menampung aspirasi dari berbagai ahli. Dan diperkuat mau menerima masukan dari sejumlah orang berkompeten. 

Dengan dasar pemikiran tersebut tentunya sektor Kelautan dan Perikanan membutuhkan figur yang paham akan sektor ini,  mampu merancang narasi, dan memiliki keberanian melakukan eksekusi dengan cara maju dan benar. Dibutuhkan figur memiliki latar belakang profesional, memahami politik, entepreuner, birokrasi, akademik, dan soft skill yang mumpuni. Karena kompleksitas permasalahan kelautan dan perikanan tersebut membutuhkan sebuah pengambil kebijakan berbasis data yang kuat, serta mampu mengkomunikasikan dengan masyarakat dan yang terpenting eksekusi dari program tersebut benar benar sesuai kajian, perencanaan serta Pengawasan yang tepat agar benar benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kita semua memahami bahwa untuk mendapatkan figur-figur  seperti kriteria itu bukan perkara mudah. Tapi di negeri ini banyak memiliki figur figur yang bisa dipertimbangkan untuk membawa sektor kelautan dan perikanan lebih baik. Figur dengan kaya pengakaman, profesional, akademisi serta birokrasi adalah sebuah syarat saat ini untuk membawa sektor kelautan dan perikanan menjadi lokomotif penguatan ekonomi nasional.

Terpenting dari itu semua para pemangku kebijakan haruslah mampu mengesampingkan kepentingan politik kelompok, kepentingan sesaat sehingga menjadikan kepentingan nasional diatas segalanya. Sektor yang sangat kaya ini haruslah mampu dioptimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat.