Arah Politik Perikanan Pasca-pemilu 2019

Secara garis besar program-program yang telah dilaksanakan pemerintah adalah kedua hal tersebut diatas, sedangkan untuk program-program lain seperti pengembangan riset perikanan, bioteknologi, dan produk perikanan bernilai tambah masih belum maksimal sehingga terkesan stagnan dan tidak terlihat karena tertutup oleh hebohnya pemberitaan tentang pengeboman ikan, bersih-bersih pantai, dan lain sebagainya. 

Geliat pertumbuhan sektor perikanan oleh masyarakat masih banyak karena imbas dari berkurangnya kapal asing dan kapal-kapal besar yang beroperasi tetapi peningkatan kualitas oleh masyarakat khususnya masyarakat pesisir secara mandiri masih belum maksimal, sehingga peningkatan produksi masyarakat karena imbas kebijakan tersebut masih belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan nasional sehingga pemerintah masih harus membuka kran impor produk kelautan dan perikanan. 

Sebagai contoh bantuan-bantuan kapal dan alat tangkap masih belum mampu mengoptimalkan produksi perikanan tangkap masyarakat, program garam nasional masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional sehingga masih impor.

Dari pilar utama perikanan, yaitu penangkapan dan budidaya di hulu, pengolahan serta pengawasan di hilir tersebut, perlu reorientasi dan focusing agar ke empat pilar tersebut secara simultan dan sinergi bergerak dalam satu kerangka pemikiran dan kebijakan yang integral dan komprehensif. Arah pembangunan perikanan kedepan harus mampu memperbaiki, akselerasi serta bekerja dengan kecepatan penuh sebagaimana yang diharapkan bersama. 

Perikanan merupakan komoditi strategis baik dilihat dari aspek ketahanan pangan (sumber protein), merupakan hajat hidup orang banyak, dapat menjadi andalan devisa negara serta sumber ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. 

Disisi lain sampai saat ini belum komoditas Kelautan non Perikanan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan belum mampu menjadi andalan sebagai sumber ekonomi sebagaimana produk perikanan, kita tahu banyak produk-produk kelautan non perikanan yang bisa dimanfaatan lebih maksimal. 

Oleh karenanya, apabila sektor Perikanan dijadikan unggulan dengan kebijakan yang fokus dan berorientasi kerakyatan (pro poor, pro job dan pro growth), maka Sektor Perikanan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat dan menjadi mainstream pembangunan nasional.

Beberapa hal penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan kedepan, diantaranya:

1. Pengembangan dalam rangka meningkakan industri budidaya secara maksimal, baik perikanan laut maupun perikanan air tawar dan payau, untuk itu perlu mendorong masyarakat untuk berusaha di bidang ini dengan mempermudah permodalan, dan meningkatkan keahlian serta program-program pemberdayaan masyarakat seperti mengoptimalkan koperasi dan badan usaha desa pesisir (BUMdes) dna lain sebagainya.
2. Mengoptimalkan industri pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan dengan mengenjot produksi serta mendorong pengusaha-pengusaha ikan terus berinovasi dengan produk-produk bernilai tambah, memperbanyak UMKM-UMKM perikanan yang terintegrasi dengan sektor pennagkapan dan budidaya, Mengambangkan produksi berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan peran riset dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dalam mengoptimalkan peningkatan produksi sektor kelautan dan perikanan tanpa meningglakan upaya menjaga kelestarian eksosistem kelautan dan perikanan. Sebagi contoh riset pengembangan budidaya perikanan yang lebih efektif dan efisisen bagi masyarakat, pengembangan budidaya ikan laut off shore yang secara maksimal, pengambangan produk-produk kelautan non perikanan seperti garam, rumput laut, mutiara laut, dan lain sebagainya.
4. Mengintegrasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan berbasis digital sehingga meminimalkan operasi pengawasan tanpa target sehingga meminimalkan pemborosan anggaran. Mengintegrasikan sumber-sumber data pengawasan dalam satu big data yang terintegrasi dan menempatkan sarana dan prasarana pengawasan sesuai daerah-daerah yang rawan praktik kejahatan, tidak hanya fokus pada pemberantasan IUU fishing tapi juga penertiban-penertiban peraturan dan regulasi bagi kapal-kapal dan usaha perikanan masyarakat.

Politik perikanan harus berorientasi pada pembangunan perikanan yang berpihak pada kerakyatan serta kelestarian alam bukan semata-mata hanya untuk alat pencitraan dan kepentingan politis sesaat. 

Kiranya harapan demi harapan harus mampu memotivasi pembangunan kelautan dan perikanan kedepan, masa depan Perikanan bagi Negara seperti Indonesia yang memiliki perairan yang sangat luas adalah masa depan Negara itu sendiri. 

Oleh karenanya tidak ada pilihan lain kecuali memilih Politik Perikanan yang pro-rakyat untuk kesejahteraan rakyat dan berpihak kepada bangsa sendiri dengan mengibarkan Merah Putih di perairan kita dan menjauhi Politik Pencitraan yang hanya heboh dalam berjanji namun sepi dalam realitas.