Mendorong Kontribusi Perikanan Tangkap dalam Penguatan Ekonomi Nasional

 

Paradigma Perikanan Tangkap

Sebagai bagian integral dari pembangunan sektor keluatan dan perikanan dalam upaya penguatan ekonomi nasional, subsektor perikanan tangkap sudah seharusnya mampu memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi bangsa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, adil-makmur, dan dengan masyarakat yang sejahtera. Permasalahan ekonomi yang menjadi isu urgent dan segera memerlukan aktualisasi penyelesaian adalah peningkatan kuantitas pengangguran dan kemiskinan serta penurunan daya saing ekonomi.

Perikanan tangkap sudah saatnya menjadi solusi beragam permasalahan ekonomi tersebut. Perikanan tangkap dalam pembangunan dan pengelolaannya seyogyanya bersifat: (1) efisien atau menguntungkan seluruh pelaku usaha dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, (2) berdaya saing (produknya kompetitif baik di pasar domestik maupun global), (3) berkeadilan dalam arti keuntungan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan terdistribusikan kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat secara adil, serta (4) berkelanjutan, artinya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya terpelihara dengan baik, sehingga usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara berkelanjutan (sustainable).

Tantangan sektor perikanan tangkap kedepan dengan fenomena kemiskinan Nelayan selain upaya pengelolaan yang tepat juga menghadapi beragam problem seperti penangkapan lebih (overfishing) yang melanda beberapa stok ikan terutama di perairan Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, dan Pantai Selatan Sulawesi. Banyak hutan mangrove, terumbu karang, estuaria, dan ekosistem pesisir lainnya mengalami kerusakan yang parah. 

Serta pencemaran perairan laut khususnya di daerah yang padat penduduk dan kegiatan industri telah mengancam kelestarian stok ikan, kerusakan ekosistem dan terlebih berdampak pada memburuknya kesehatan Masyarakat setempat dan yang paling menyesakkan adalah permasalahan Penangkapan ikan secara haram atau ilegal, tidak mengikuti peraturan, dan tidak dilaporkan (Illegal, Unregulated, and Unreported fishing practices) oleh nelayan khususnya para nelayan asing yang masih terus saja terjadi.

Berbagai permasalahan yang membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi sebuah ironi disebabkan sebuah hal yang fundamentalis yaitu masih kepedulian kita terhadap bidang kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap di masa lalu. Semua itu bisa dilihat dari alokasi dana APBN yang sangat rendah untuk subsektor perikanan tangkap, curahan kredit investasi dan modal usaha yang sangat kecil, minimnya prasarana pelabuhan perikanan, dan tidak memadainya prasarana dan sarana pembangunan seperti jalan, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, sekolah, bank, dan pasar di sebagian besar pemukiman nelayan.

Mayoritas armada perikanan tangkap Indonesia berupa armada tradisional (artisanal fisheries) dengan ukuran kapal ikan di bawah 30 GT dan banyak yang tanpa motor. Para nelayan umumnya masih  terkonsentrasi di pantai utara (Pantura) Jawa, Menangkapa ikan di perairan dangkal dan melakukan sistim operasi penangkapan sehari pulang ke darat  (one day fishing). 

Armada perikanan nasional yang beroperasi di perairan laut lepas, laut dalam, dan ZEEI sangat sedikit, maka sebuah hal yang wajar kalau armada perikanan asing dapat memasuki wilayah laut NKRI dan mencuri ikan dengan leluasa.

Manajemen Solusi Perikanan Tangkap

Berpijak pada beragam permasalahan sektor perikanan tangkap dan umumnya sektor kelautan dan perikana tersebut, potensi sumber daya ikan laut, era desentralisasi dan otonomi daerah, serta globalisasi maka sebagai upaya mewujudkan sektor perikanan tangkap yang efisien, berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan, kita perlu mengimplementasikan beberapa alternatif solusi pengelolaan perikanan tangkap sebagai berikut:

Pertama, Manajemen Penangkapan ikan dengan mengelola laju penangkapan ikan di suatu wilayah pengelolaan perikanan agar tidak melebihi jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Untuk menjamin kelestarian stok ikan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap maka laju penangkapan ikan di suatu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) tidak boleh melampui jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB, Total Allowable Harvest).
JTB adalah 80% dari potensi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY).

Wilayah pengelolaan perikanan memiliki berbagai variatif kondisi dari kondisi tangkap berlebih sampai wilayah yang kurang tangkap. Untuk wilayah yang statusnya sudah fully exploited atau overfishing, tingkat penangkapan ikannya harus dikurangi, bahkan jika diperlukan dilakukan moratorium untuk jangka waktu tertentu, sampai stok ikan pulih kembali. Kita harus melakukan perubahan paradigma pengelolaan perikanan tangkap dari "akses terbuka -- siapa saja dan kapan saja setiap orang boleh menangkap ikan di laut (open access free entry)" menjadi "perikanan tangkap secara terkendali (controlled access right-based fisheries)".

Kedua, rasionalisasi jumlah nelayan dan kapal ikan, menginginkan seluruh nelayan sejahtera maka dengan harga rata-rata komoditas ikan seperti sekarang, jumlah total nelayan secara nasional harus disesuaikan dengan kelimpahan stok sumberdaya ikan nasional, data stok ikan nasional harus terus divalidasi agar bisa mencapai nilai keseimbangan antara stok ikan nasional dan jumlah armada serta nelayan penangkap ikan.

Pemerataan armada peangkapan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan adalah salah satu alternatif bagi perikanan tangkap, agar pemanfaatan sumberdaya ikan bisa merata di setiap wilayah pengelolaan perikanan. Akurasi data nelayan dan armada harus benar-benar terwujud agar pemerintah bisa menetapkan kebijakan pemanfaatan sumberdaya ikan yang efisien, tidak ada lagi wilayah yang over penangkapan dan ada wilayah yang tidak terjamah.

Ketiga,modernisasi armada perikanan tangkap nasional. modernisasi armada perikanan tangkap, baik yang berkaitan dengan kapal ikan (fishing vessel) maupun alat tangkap (fishing gears) sesuai dengan karakteristik dan dinamika perairan laut dan sumberdaya ikan. Kapal ikan juga harus dilengkapi dengan sistem navigasi yang memadai, GPS (global positioning system), peta perkiraan lokasi ikan (fishing grounds), fish finder, dan beragam alat penunjang penangkapan ikan lainnya. Dengan demikian, produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan (kesejahteraan) nelayan serta pelaku usaha lain yang terkait.

Keempat, Modernisasi dan integrasi pelabuhan perikanan sebagai kluster industri perikanan terpadu. Keberadaan pelabuhan perikanan sangat penting dalam menentukan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Pelabuhan perikanan berfungsi sebagai tempat tambat-labuh kapal ikan, lokasi pemasok sarana kebutuhan melaut (seperti BBM, es, bahan makanan, dan lainnya), kawasan industri pengolahan hasil perikanan, tempat perawatan kapal ikan (dockyard), dan lainnya.

Dalam rangka melayani kapal-kapal ikan nasional yang memanfaatkan sumberdaya ikan di perairan zona ekonomi eksklusif, laut dalam, dan laut perbatasan yang selama ini banyak beroperasi kapal ikan asing secara ilegal maka sejumlah pelabuhan perikanan di wilayah-wilayah terdepan perlu disempurnakan prasarana dan sarananya, antara lain: Sabang, Tarempa (Natuna), Pemangkat dan Pontianak (Kalbar), Tual, Biak, Miangas, Marore Kupang, selatan jawa dan lain sebagainya.

Pelabuhan perikanan sebagai kawasan kluster industri perikanan juga harus memiliki prasrana dan sarana pembangunan yang mumpuni, seperti air bersih, listrik, suplai BBM, jaringan telekomunikasi, dan jaringan jalan yang menghubungkannya ke pelabuhan udara guna mempercepat distribusi ekspor produk perikanan,  sentra produksi sarana perikanan, dan pasar dalam negeri.

Kelima, Optimalisasi sistem rantai dingin . Ikan termasuk komoditas yang sangat mudah busuk (highly perishable). Oleh sebab itu, guna mempertahankan mutu dan harga jual tinggi, jenis-jenis sumberdaya ikan yang bernilai ekonomi penting (seperti ikan tuna, bawal, tenggiri, kakap merah, dan udang) harus disimpan dalam wadah berpendingin sejak dari kapal ikan sampai ke tangan konsumen akhir (cold chain system). Oleh karena itu penjaminan mutu dengan sistem rantai dingin harus dimulai dari kapal penangkap hingga konsumen ( from cath to table)

Palkanisasi kapal ikan, pengadaan cool box untuk nelayan tradisional, dan pengadaan pabrik es dan cold storage di tempat-tempat pendaratan ikan (pelabuhan perikanan) menjadi sangat penting. Inovasi teknologi seperti mesin konversi air laut menjadi es atau air dingin perlu dioptimalkan pengembangannya dan disediakan untuk para nelayan. Pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan juga harus higeinis. Sistim distribusi produk ikan dari kapal menuju pengolahan hingga meja konsumen harus mengoptimalkan sistem rantai dingin.

Keenam,Subsidi Nelayan yang efektif. Rata-rata sekitar 60% biaya melaut kapal ikan habis digunakan untuk membeli bahan bakar. Untuk menanggulangi pasokan BBM yang tak menentumengoptimalkan peran  SPDN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) adalah langkah strategis, selain itu kebijakan subsidi bagi nelayan harus benar-benar diatur sedemikian rupa agar subsidi tepat sasaran. Pemberikan subsidi BBM secara tepat sasaran dan dengan pengendalian ketat agar tidak disalahgunakan untuk pihak-pihak penjahat atau komprador. Pengembangan bahan bakar alternatif, seperti biofuel, untuk kapal ikan harus terus digalakkan

Ketujuh, Integrasi pengawasan dan pemberantasan IUU fishing, implementasi  sistem MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance) yang terdiri atas VMS (Vessel Monitoring System), kapal patroli, pesawat patroli, sentral komputer pengendali, dan Siswasmas (Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat) yang sudah kita miliki dioptimalkan secara lebih efektif. 

Penguatan kebijakan disegala sektor seperti perizinan, ekspor impor dan semua elemen yang berhubungan dengan praktik penangkapan ikan harus terus dilakukan. Kerja sama semua lembaga pemerintah adalah kunci penguatan kebijakan dan aksi pemeberantasan IUU Fishing karena praktik kejahatan ini termasuk dalah praktik kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang sangat complicated

Kedelapan,penanggulangan pencemaran perairan laut. Pencemaran laut di daerah-daerah yang padat penduduk dan industry sudah sangat mengkhawatirkan. Jika ini tidak segera ditanggulangi, maka bukan hanya akan mematikan ikan dan biota laut lainnya, tetapi juga akan membunuh pariwisata bahari, dan membahayakan kesehatan manusia. melarang pembuangan limbah B3 ke laut dan mengurangi beban pencemaran jenis limbah lainnya sesuai kapasitas asimilasi perairan laut penerimanya. Pendekatan penanggulangan pencemaran peraiaran mampu membuat sektor perikanan tangkap dan budidaya dapat tumbuh kembang berdampingan dengan sektor industri, kawasan permukiman dan perkotaan.

Kesembilan,rehabilitasi ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir termasuk hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria, merupakan tempat pemijahan (spawning ground), tempat asuhan (nursery ground), dan tempat mencari makan (feeding ground) sebagian besar spesies ikan dan biota laut tropis lainnya. Sekitar 85% biota laut tropis sebagian atau seluruh siklus hidupnya bergantung pada ekosistem pesisir tersebut. Rehabilitasi sejumlah ekosistem pesisir yang telah rusak harus segera dilaksanakan adalah hal yang harus diperioritaskan demi keseimbangan ekosistem sumberdaya ikan.

Kesepuluh, Integrasi pengembangan kawasan konservasi laut, konservasi dalam bentuk Taman Nasional Laut, Taman Wisata Laut, Cagar Alam Laut, atau Suaka Marga Satwa Laut di berbagai negara telah terbukti berhasil mengonservasi sumberdaya ikan dan biota laut lainnya beserta ekosistemnya. Lebih dari itu, wilayah perairan di sekitar (yang berdampingan dengan) kawasan konservasi laut terbukti pula produktivitas perikanannya meningkat secara signifikan. Kawasan konservasi laut yang ada perlu diperkuat, sehingga dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, perlu penambahan areal kawasan konservasi baru untuk menambah jumlah ekosistem sumberdaya ikan.

Kesebelas, manajemen perikanan tangkap berbasis masyarakat. Pengelolaan sumberdaya ikan sudah saatnya harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kebijakan tanpa melibatkan masyarakat berdampak pada minimnya peranserta masyarakat, kebanyakan mereka tidak kreatif dan tidak punya rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program-program pembangunan. Dalam konteks pembangunan perikanan tangkap, adalah mustahil dapat berhasil, kalau manajemen perikanan tangkap hanya dikerjakan oleh pemerintah. Mengingat begitu luasnya wilayah laut NKRI, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan banyak selat, teluk, dan estuaria.

Pembangunan perikanan tangkap sudah saatnya kita melibatkan masyarakat, swasta, dan stakeholders lainnya sejak tahap perencanaan sampai implementasi dan pengendalian (co-management atau stakeholder participation). Pemerintah berperan sebagai pemberi arah pembangunan, fasilitator, dan regulator. Sedangkan yang mengerjakan pembangunan adalah masyarakat.

Kedua belas,  Optimalisasi basis data dan sistem informasi. Sejarah membuktikan bahwa negara-bangsa yang maju dan makmur adalah mereka yang mengelola pembangunannya secara rasional dan profesional, bukan dengan asal-asalan (management by feeling). Demikian juga halnya dengan manajemen pembangunan perikanan tangkap, yang memerlukan data dan informasi yang akurat serta dalam jumlah yang cukup setiap waktu diperlukan. Data dan informasi (statistik) perikanan sebagaimana kita maklumi banyak yang kurang akurat dan tidak tersusun dalam bentuk sistem informasi berbasis komputer.

Kita harus menyempurnakan sistem informasi perikanan yang ada, baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun struktur dan mekanisme kerja sistem informasi itu sendiri. Dengan begitu, para perencana dan pengambil keputusan (decision makers) baik dari kalangan pemerintah, legislatif, swasta, maupun masyarakat dapat menggunakannya secara mudah.

Ketiga belas, Penguatan sumberdaya manusia kelauatan dan perikanan. Untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan nasional agar kompetitif, perlu diberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan, manajemen keuangan, manajemen lingkungan hidup, dan etos kerja termasuk achievement and motivation secara berkesinambungan.

Keempat belas,  Research and development, sejarah membuktikan bahwa negara-bangsa yang maju dan makmur adalah mereka yang menguasai dan menerapkan Iptek dalam kehidupan dan pembangunannya. Meningkatkan aktivitas penelitian dan pengembangan (Research and Development) guna menguasai dan menerapkan Iptek tentang segala aspek yang bertalian dengan perikanan tangkap, mulai dari pra-produksi, produksi, penanganan dan pengolahan hasil, pemasaran, sampai aspek sosekbud dan kelembagaan masyarakat perikanan.

Mewujudkan sektor perikanan tangkap yang mampu mendorong peningkatan ekonomim nasional adalah sebuah upaya yang harus digalakkan, berbagai pihak harus saling bekerja sama, politik kebijakan juga harus diterapkan secara tepat dan efektif agar berdampak pada kinerja perikanan tangkap yang positif. Pengelolaan solusi bagi peningkatan produksifitas perikanan tangkap yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem harus terus ditumbuh kembangkan agar tujuan utama kesejahteraan rakyat bisa tercapai.