Mewujudkan "Medical Tourism" di Indonesia

Menurut Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) sejauh ini belum ada penelitian atau riset yang di khususkan untuk meneliti mengapa sebagian orang Indonesia lebih memilih ke luar negeri untuk berobat, dan berapa persen dari masyarakat yang berobat ke luar negeri. 

Baca Juga: Indonesia Penyumbang Terbesar Angka Kunjungan Medical Tourism Penang

Padahal selama ini Rumah Sakit di Indonesia juga tidak tinggal diam, sebagian dari mereka membangun sumber daya manusia, infrastruktur peralatan, dan teknologi.

Masih banyak yang berpendapat kualitas pelayanan rumah sakit di Indonesia tidak kalah bersaing dengan rumah sakit di luar negeri, namun ada pula sebagian warga Indonesia yang lebih percaya dengan pelayanan kesehatan di luar negeri.

Wakil ketua umum ARSSI Noor Arida Sofiana menyatakan bahwa perlu adanya perbaikan oleh rumah sakit di Indonesia dengan harapan meningkatkan kepercayaan masyarakat diantaranya adalah promosi rumah sakit ke luar negeri.

"Dengan demikian rumah sakit Indonesia juga bisa menjadi pilihan sebagai destinasi medical tourism," ujarnya.

Namun diakuinya medical tourism masih perlu diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Selain itu dukungan kuat dari pemerintah yang berkolaborasi dengan Kementrian Kesehatan dengan Kementrian yang lain perlu dijalin agar pelayanan kesehatan yang bermutu dan murah bisa dilakukan di Indonesia, sama seperti di negara lain.

Noor Aida menambahkan bahwa pemerintah juga dapat mengambil kebijakan yaitu menurunkan tarif pajak. Tarif pajak yang rendah memungkinkan pengelola rumah sakit dapat melakukan pelayanan yang lebih kompetitif dan mampu berekspansi melakukan promosi hingga ke luar negeri. 

"Ini perlu diatur. Ada beberapa rumah sakit luar negeri yang bisa memberikan tarif lebih murah." ujarnya.

Selain fasilitas kesehatan yang mumpuni, Noor Aida juga menggaris bawahi bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi faktor penting untuk menuju revolusi berbaikan industri kesehatan di Indonesia. 

Jumlah dokter harus merata khususnya untuk subspesialis dan spesialis. Untuk itu, berbagai pihak pemangku kepentingan harus duduk bersama dengan pihak kementrian untuk mencari solusi masalah ini.

"Karena di beberapa daerah masih kesulitan, keterbatasan dokter spesialis. Ini yang harus ada regulasi dari Kementerian supaya pemerataan tidak hanya fasilitas kesehatan saja, tetapi juga SDM agar tidak menjadi kendala." tambahnya.