Sistem pemilu akhir-akhir menjadi bahan perbincangan yang hangat. Hal ini dikarenakan oleh gugatan kepada MK terhadap sistem pemilu proporsional terbuka. Berbagai pihak memiliki opini tersendiri terkait dengan sistem pemilu yang mereka anggap ideal. Namun, sebenarnya kedua sistem yang diperbincangkan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, sistem pemilu yang baru sebenarnya dibutuhkan untuk mengatasi kelemahan dari kedua sistem pemilu yang menjadi perbincangan ini.Â
Sistem pemilu proporsional merupakan sistem pemilu dimana alokasi kursi pada suatu jabatan dibagikan sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia dan jumlah suara yang diberikan oleh seluruh daerah yang menjadi daulat jabatan tersebut. Pada negara dengan adanya partai politik seperti Indonesia, sistem pemilu proporsional dapat dibagi menjadi tiga yaitu sistem proporsional terbuka, tertutup, dan semi-terbuka. Pada sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih nama kandidat tertentu dibawah naungan partai tertentu. Pada sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai dimana partai tersebutlah yang menentukan kandidat yang akan mendapat jabatan.
Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang dipakai di Indonesia dari akhir Orde baru sampai saat ini dan telah direncanakan untuk dipakai pada pemilu pada tahun 2024. Sistem pemilu ini memberikan kekuasaan terhadap siapa yang terpilih kepada para pemilih. Partai hanya menjadi label umum tentang posisi politik semua kandidat yang dinaunginya. Oleh karena itu, para calon harus dapat memenangkan suara rakyat secara pribadi untuk bisa mendapatkan jabatan. Sistem pemilu proporsional juga mencegah elit partai untuk mendapatkan kekuasaan berlebih sehingga dinasti politik cenderung lebih sulit untuk dibentuk. Namun, pada lokasi dengan tingkat edukasi politik masyarakat yang rendah, maka politik uang terhadap masyarakat rawan untuk terjadi.Â
Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan sistem pemilu yang dipakai di Indonesia pada masa orde baru. Pada sistem ini, pemilih hanya memilih berdasarkan partai yang tersedia sedangkan siapa yang akan mendapatkan kursi ditentukan oleh partai itu sendiri. Hal ini memberikan kekuasaan kepada partai terhadap siapa yang akan mendapatkan kursi jabatan. Pemilih hanya perlu mengetahui posisi politik sebuah partai tanpa harus meneliti setiap kandidat yang diajukan oleh partai. Hal ini menurunkan kemungkinan terjadinya politik uang terhadap masyarakat, terutama pada masyarakat dengan tingkat edukasi politik rendah, untuk terjadi karena para anggota partai tidak memerlukan suara langsung dari pemilih untuk mendapatkan jabatan. Namun, kekuasaan yang berada di atas partai ini dapat meningkatkan terbentuknya dinasti politik. Kandidat-kandidat yang akhirnya mendapatkan jabatan juga mungkin bukanlah mereka yang diinginkan oleh masyarakat. Tidak perlunya para kandidat untuk memenangkan hati masyarakat juga dapat menyebabkan para kandidat menjadi kurang merepresentasikan masyarakat.
Sebagai negara dengan kecenderungan pengurangan kondisi demokrasi dan masalah dinasti politik terutama dalam partai-partai politik, maka sistem proporsional terbuka jauh lebih menguntungkan pemilih. Meskipun penggunaan tetap sistem proporsional terbuka memarakkan terjadinya politik uang di Indonesia, hal ini dapat diatasi dengan adanya edukasi politik yang baik. Dalam situasi negara yang dipenuhi oleh korupsi dan kecenderungan penurunan demokrasi, maka segala mekanisme yang telah mempertahankan demokrasi di Indonesia selama ini harus tetap ditegakkan, bukan diubah demi keuntungan para elit politik.
