Pungutan Liar Merugikan Masyarakat dan Merusak Tatanan Sosial di Sumatera Barat Khususnya di Kota Padang

Praktek Pungutan Liar ( pungli) sudah menjadi budaya dan sudah mendarah daging di negeri ini. Pungli sudah bukan lagi rahasia umum, hampir setiap tempat dapat kita temui dan berlangsung secara terbuka dan transparan tanpa ada perasaan bersalah bagi para pelaku pungli. Semua dilakukan dengan sadar untuk mendapatkan penghasilan lebih dan memperkaya diri. Ibarat penyakit lama yang sudah kronis, parah sehingga sulit disembuhkan kecuali melalui tindakan dokter. Begitu pula pungli hanya bisa disembuhkan bila ada tindakan tegas dari pemerintah. Namun meskipun sudah dibasmi, pungli lagi-lagi akan tetap hadir bak jamur di musim hujan.

Pungutan liar atau pungli merupakan praktik yang merugikan masyarakat dan merusak tatanan sosial serta perekonomian suatu daerah. Sayangnya, pungli masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk di Sumatra Barat, khususnya di Padang. Dalam tulisan ini, saya akan memberikan pendapat saya tentang pungli di Sumatra Barat, dengan fokus pada situasi di kota Padang. Pungli di Padang, seperti halnya di tempat lain, merupakan fenomena yang tidak bisa diabaikan. Praktik pungutan liar ini terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, perizinan, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Salah satu penyebab utama pungli di Padang adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum dan etika di kalangan oknum yang terlibat, serta kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelaku pungli.
 
Dampak dari pungli ini sangat merugikan masyarakat. Pertama, pungli menghambat pembangunan dan investasi di daerah tersebut. Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif. Para investor enggan menanamkan modalnya jika harus menghadapi tindakan korupsi dan pungli yang merugikan mereka secara finansial. Kedua, pungli juga merugikan masyarakat secara langsung. Masyarakat harus membayar sejumlah uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kebutuhan sehari-hari kepada para pelaku pungli. Hal ini memberatkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Pungli juga menghambat akses mereka terhadap layanan publik yang seharusnya diberikan secara adil dan merata. 

Pada sektor pendidikan, pungli di Padang juga menjadi permasalahan serius. Banyak sekolah yang meminta sumbangan yang tidak wajar kepada orangtua murid sebagai syarat penerimaan atau kelulusan. Hal ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga menghalangi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak semua anak, dan pungli dalam konteks ini sangat tidak pantas dan tidak sejalan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mengatasi permasalahan pungli di Padang, perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah dan penegak hukum. Pertama, penegakan hukum harus diperkuat dengan mengadakan investigasi yang mendalam terhadap kasus-kasus pungli, dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut. 

Selain itu, perlunya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelayanan publik juga sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai pengawas aktif agar pungli dapat dikurangi secara efektif. Pascaviralnya aksi pungutan liar (pungli) di kawasan objek wisata Pantai Padang, butuh perhatian bersama guna mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Ditambah dalam waktu dekat, banyak perantau maupun wisatawan yang akan berlibur Lebaran di Kota Padang.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang Budi Syahrial kepada Padang Ekspres. Budi mengatakan, praktik pungli harus benar-benar bersih dari lokasi-lokasi objek wisata yang ada di Kota Padang. Ia mengatakan, aksi serupa dapat sangat merugikan masyarakat dan juga Kota Padang."Kita mengapresiasi aparat yang telah men...