Ketua Umum Golkar dan Sekjennya masuk dalam kabinet Jokowi yang baru saja direshuffle. Tidak seperti partai pendukung lain, yang ketuanya cendrung di luar kabinet. Ada apa ?
Jokowi menempatkan penentu kebijakan dan motor penggerak Golkar masuk istana semua. Apa maknanya ?
Ketua Umum dan Sekjennya bisa jadi bertolak belakang lalu bertikai, seperti yang saat ini terjadi di Hanura. Ini bisa mengganggu kericuhan saat pencalonan Pilpres. Bisa jadi, satu menolak yang satu menyetujui. Bisa menyulitkan ?
Karakter Golkar cendrung independen sesama anggotanya. Tidak seperti partai tertentu yang sangat berpengaruhnya ketua umumnya. Jadi harus dikunci semuanya. Memastikan semua dalam kendali. Semua potensi ricuh  sudah dikunci mati.
Bambang Soesatyo dahulu sangat kritis terhadap pemerintah. Sekarang sudah menjadi ketua DPR menggantikan Setnov yang penuh drama. Ketuanya jadi mentri tapi anggotanya jadi ketua DPR ? Â Tentu ini untuk mengamankan semua lini agar pencapresan Jokowi melalui Golkar seperti jalan tol.
Dengan cara ini maka Jokowi akan merasa aman, suara 14 persen  sudah ditangan untuk tiket presiden. Mencari 6 persen lagi lebih mudah mencarinya. Karena sudah ada Nasdem yang menjadikan ikon Jokowi untuk menjadi mesin suaranya.
Kalo dulu koalisi baru dibangun setelah pemilu. Namun, dengan dihilangkannya presiden threshold, koalisi harus dibagun sebelum pemilu. Deal-deal kepentingan sudah bisa dimulai sebelum dan sesudah berkuasa.
Masuknya ketua umum dan sekjen Golkar bisa jadi ini bentuk kompensasi Jokowi atas jaminan pencalonannya dari Golkar pada Pilpres 2019. Atau Golkar memanfaatkan sumberdaya Jokowi untuk memenangkan Pileg 2019 ?
Golkar memang sangat lihai dalam menempatkan dirinya dalam berbagai situasi tertentu. Golkar selalu meraih segala hal dalam semua kondisi perpolitikan yang rumit.
