Nasrudin Joha -Â Politik itu tak sepenuhnya berjalan diatas fakta, politik itu justru sangat dipengaruhi persepsi. Kasus Bowo terkena OTT KPK adalah fakta hukum, terlibatnya Nusron masih perlu diferifikasi lagi secara hukum, namun persepsi publik yang terbangun adalah rusaknya politik pemilu yang dibangun oleh rezim Golkar.
Golkar sampai saat ini, tak mampu mengindividualisasi kasus. Persepsi yang berkembang terhadap Kasus Bowo ini jelas merembet ke institusi Golkar, disebabkan beberapa alasan :
Pertama, kasus OTT Bowo jelas dilakukan dalam rangka 'serangan fajar' untuk mengkondisikan suara Bowo, caleg Golkar di Jateng. Bahkan, konon serangan fajar ini ada hubungan dengan pasangan 01 yang jejaknya ditemukan melalui cap jempol pada 84 kardus amplop berisi duit total 8 miliar.
Kasus Golkar ini bukan kasus KDRT caleg Golkar, bukan tertangkap tangan main mesum di prostitusi online, bukan kasus 'rebutan perempuan' bukan kasus OTT kader Golkar ketangkap menenggak miras, atau kasus semisal yang mampu di individualisasi. Tapi kasus yang jelas berhubungan dengan pemilu dan institusi partai, melalui pencalegan Bowo sidik Pangarso.
Lebih jauh, ternyata Bowo melakukan operasi senyap serangan fajar atas perintah Nusron. Orang yang memiliki kapasitas dan jabatan di Golkar, lebih jauh pengacara Bowo menyebut kasus ini melibatkan Nusron yang rencana menyiapkan 600.000 amplop dari total satu juta Amplop yang disiapkan.
Kejadian ini tidak mungkin menimbulkan persepsi publik, Golkar 'tak terkait' dengan kasus Bowo. Apalagi, jika proses penarikan opini kasualitas ini seperti penanganan kasus teroris, dimana pondok pesantren tempat menuntut ilmu ikut dipersalahkan karena kasus teroris tertentu, Golkar jelas lebih parah.
Kedua, dalam beberapa kasus yang menimpa Golkar, nampak sekali Golkar lebih berkonsentrasi pada pemenangan Jokowi ketimbang berjibaku untuk menyelamatkan suara partai. Fenomena migrasi politik beberapa tokoh Golkar, baik di pusat maupun di daerah, baik secara terbuka maupun implisit, menjadi bukti penguat adanya masalah elektabilitas partai karena posisi mendukung calon 01.
Namun, Golkar nampaknya--dan lebih terlihat pada posisi representasi Golkar di TKN--lebih banyak bersuara untuk TKN Jokowi ketimbang untuk Golkar. Kondisi ini, jelas mempengaruhi akses generalisasi kasus terhadap institusi Golkar ketimbang persepsi umum publik yang kasuistik terhadap OTT Bowo.
Ketiga, kelemahan vigour pimpinan Golkar. Sosok Airlangga Hartanto memperoleh posisi jabatan Ketum Golkar bukan hasil munas yang bertarung secara fair. Kasarnya, jabatan Airlangga diperoleh dari 'lepehan' Novanto yang kena kasus e KTP.
Secara ketokohan, Airlangga juga tidak mengakar di internal Golkar. Pengaruh Airlangga bahkan, jauh lebih kecil ketimbang JK atau ichal. Karena posisi ini, Airlangga terlihat tidak memiliki peran signifikan dalam upaya dan ikhtiar penyelamatan partai.
Airlangga bahkan, bisa dikatakan lebih memerankan peran representasi Rezim di tubuh Golkar, bukan representasi Golkar yang diperbantukan menjadi menteri di tubuh rezim.
Program nasional GoJo lebih digelorakan Ketimbang program internal partai yang secara khusus diakadkan untuk meningkatkan elektabilitas partai. Lemahnya kepemimpinan Airlangga ini, juga menjadi faktor sulitnya Golkar keluar dari 'persepsi publik' yang menggeneralisasi kasus Bowo sidik sebagai 'kasus Golkar'.
Imbas dari semua itu, jelas kasus Bowo Golkar akan merembet bukan saja ke Nusron. Kasus ini telah, sedang dan akan terus merembet ke Golkar dan mempengaruhi elektabilitas partai jelang pemilu yang hanya beberapa hari lagi.
Memang benar, bukan hanya Golkar yang terkena imbas. Jokowi juga kena getah kasus OTT Bowo Golkar ini. Namun, sejauh pengamatan penulis, ikhtiar menyelamatkan Jokowi jauh lebih intensif ketimbang energi partai untuk menyelamatkan Golkar. Akibat kasus Bowo ini, elektabilitas Golkar makin melorot. [].
