Mohon tunggu...
NANDA BUDIMAN
NANDA BUDIMAN Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Hukum

Individu Merdeka

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat atas Keadilan Melalui Gugatan Perwakilan (Class Action)

7 Oktober 2021   11:52 Diperbarui: 7 Oktober 2021   11:58 170 2 2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dalam kurun waktu terakhir beberapa laman berita online menyuguhkan serangkaian kabar yang memberitakan berbagai macam jenis kasus hukum yang berkaitan dengan upaya gugatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap orang atau badan hukum tertentu. Hal ini kemudian dikenal dengan gugatan perwakilan atau class action.

Pada mulanya, mekanisme gugatan class action hanya dikenal dan dipraktikkan dibeberapa negara yang menganut common law system atau stelsel anglo saxon. 

Namun seiring berjalannya waktu, karena semakin kompleksnya problematika kasus hukum dan desakan kebutuhan masyarakat akan sarana keadilan guna mengakomodasi kepentingan umum (public interest), maka konsep gugatan class action pada akhirnya diadopsi di beberapa negara eropa kontinental yang menganut civil law system.

Berdasarkan pengertian class action menurut Pasal 10 Rules of Procedures yang termuat dalam Supreme Court Judicature Act (1873) dijelaskan bahwa "Where there are numerous parties having the same interest in one action, one more of such parties may sue or may be authorized by the court to defend in such on behalf of or for the benefit of all parties so interested".

Sedangkan pengertian lain mengenai class action yang dikenal sebagai gugatan perwakilan kelompok dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 adalah "Suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud".

Awalnya istilah class action dikenal dalam sistem hukum di  Indonesia yakni pasca disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Dalam Pasal 91 ayat (1) UUPPLH terkait Hak Gugat Masyarakat dijelaskan juga bahwa "Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".

Keadaan ini yang kemudian dapat kita garis bawahi pula bahwa baik class action yang diatur dalam UUPPLH, UUPK maupun UU Kehutanan hanya terkait pada prosedural, bukan mekanisme atau tatacara pemeriksaan di persidangan. Jadi class action hanya berlaku secara limitatif atau terbatas hanya pada permasalahan yang diatur dalam Undang-undang a quo.

Mekanisme pengajuan gugatan Class Action

Selain itu yang perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa syarat yang mesti diperhatikan masyarakat apabila hendak mengajukan gugatan kelompok atau class action seperti di antaranya; harus ada kesamaan (commonality) fakta hukum dan kepentingan yang sama (the same legal interest), tuntutan yang sama (seek the same legal redress), melibatkan banyak penggugat atau tergugat yang apabila menggunakan pendekatan gugatan perdata biasa berpotensi pada ketidakefektifan (numerosity) dan terakhir ialah kelayakan mewakili ataupun kualifikasi yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan perwakilan (adeguacy of representation). 

Oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi syarat utama diajukannya gugatan class action ialah bahwa pihak yang mewakili (class representatif) memiliki kepentingan atas kerugian dan penderitaan yang sama dengan pihak yang diwakilinya (class member) sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan