Mohon tunggu...
NANDA BUDIMAN
NANDA BUDIMAN Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Hukum

Individu Merdeka

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Degradasi Kebebasan Berekspresi dan Sinyal Kemunduran Demokrasi

1 Oktober 2021   07:29 Diperbarui: 1 Oktober 2021   07:34 288 1 1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pandemi belum terkendali, eskalasi angka statistik Covid-19 masih belum memperlihatkan sinyal penurunan yang signifikan. Dalam situasi yang masih diselimuti kegetiran dan juga ketidakpastian yang penuh dengan kekhawatiran ini, semua pihak terpaksa untuk beradaptasi dan bersikap kooperatif guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pada akhirnya pandemi tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan dan perekonomian saja, kegagalan pemangku kebijakan dalam menangani pandemi mempengaruhi regresi iklim demokrasi Indonesia yang ikut mengalami kemunduran.

Di satu hal, sampai saat ini para tenaga medis masih tengah bertarung di lapangan, di ruang-ruang isolasi, membantu mereka yang tengah terkapar di atas kasur pembaringan rumah sakit, bahu-membahu mengiringi kepergian jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sedangkan, di lain tempat beberapa pihak justru tengah sibuk menghapus mural (street art) yang bertebaran di tembok-tembok jalanan perkotaan. Bukan karena pemilihan warna yang salah, pun bukan karena teknik menggambarnya yang tidak estetik, tapi karena isi kontennya yang dirasa mengganggu pemandangan yang berkuasa. Substansi mural yang dianggap bernada kritikan dihapus atas nama ketertiban umum. Perlakuan tersebut terjadi secara sporadis di beberapa daerah di Indonesia.

Karena demonstrasi ke jalan mungkin dibatasi karena alasan pandemi, dan memposting tulisan di sosial media berpotensi terjerat UU ITE, maka rakyat berupaya mencari jalan keluar dan alternatif lain untuk bereskpresi, menyampaikan aspirasi, melampiaskan keresahan dan kegeramannya (sense of crisis) melalui kuas, kanvas, cat dan tembok-tembok tepi jalan sebagai media yang mereka gunakan untuk merefleksikan keadaan.

Tindakan represif serupa tidak hanya terjadi pada mural, hal yang sama pun menimpa beberapa tulisan bernada vokal yang diposting melalui tembok laman media sosial. Mereka yang bersikap kritis tak hanya berpotensi melanggar UU ITE, para pengkritik pun dihadapkan dengan serangan buzzer, tindakan peretasan akun hingga pencurian data media sosial miliknya.

Keadaan tersebut yang kemudian berkorelasi dengan hasil survey yang dirilis berbagai laman berita yang menyatakan bahwa sebagian besar orang kini takut untuk berbicara, berekspresi dan menyampaikan pendapatnya di muka umum (dalam hal ini media sosial). Pada akhirnya yang muncul kepermukaan bukanlah politik yang partisipatif, melainkan politik ketakutan (politics of fear). Jika perilaku demikian dinormalisasi ataupun dibiarkan maka kekuasaan dapat mengarah pada apa yang disebut sebagai digital dictatorship dan tentu kita tidak ingin hal itu terjadi.

Keadaan demikian seolah menggambarkan bahwa  kebebasan berpendapat hanya didefinisikan dalam konteks pujian saja. Sedangkan pendapat yang berisikan kritikan tak jarang diinterpretasikan sebagai delik penghasutan, pencemaran nama baik maupun penyebaran berita bohong. Akhirnya definisi dan penafsiran kebebasan berpendapat dimonopoli sesuai selera satu kelompok saja. Padahal, kritik maupun pujian merupakan sama-sama produk dari sebuah pendapat yang memiliki porsi yang sama. Hal itu kemudian seolah dipertegas dengan banyaknya masyarakat yang menjadi korban represifnya UU ITE, yang pada awal pembentukkanya justru dimaksudkan untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik, namun kini alat tersebut kerap digunakan penguasa untuk membungkam pihak yang dirasa kontra argumentatif.

Selain menyempitnya ruang kebebasan sipil, ada beberapa faktor yang turut terlibat mempengaruhi anjloknya kualitas demokrasi di Indonesia, seperti di antaranya: minimnya keterlibatan publik dalam perencanaan kebijakan, konstelasi politik yang hanya pada tingkat elite partai dan kuatnya hegemoni oligarki, lemahnya kekuatan opisisi, masifnya segregasi berdasarkan ideologi kelompok, intoleransi dan polarisasi. Adapun indikator yang mempengaruhi kualitas demokrasi berdasarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) di antaranya; pemilu dan pluralisme, partisipasi politik, kebebasan sipil, fungsi dan kinerja pemerintah dan budaya politik.

Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, secara normatinya, semua warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk dalam hal ini mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Kendati hak sipil dan politik itu telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, International Covenant on Civil and Political Right yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, payung hukum itu kini seolah menjadi puisi tak berarti atau perintah tanpa inplementasi, dan politik membatasi ruang gerak demokrasi dengan regulasi yang bersifat heteronom atau sebuah aturan yang hanya berlaku bagi rakyatnya saja dan para pembentuknya seolah memiliki imunitas dan impunitas.

Padahal seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah yang oleh konstitusi telah diberi amanah dan perintah untuk menghormati, menjamin, melindungi serta menerima segala macam bentuk pendapat, tidak hanya pujian tapi juga kritikan sebagai bagian dari langkah evaluasi atas berbagai kebijakan yang dirasa merugikan berbagai pihak. Namun hingga saat ini, citra pemerintah seolah tercerminkan oleh tindakan para aparat negaranya dan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang bersifat represif.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, berdasarkan pada laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Democracy Report dan Indeks Demokrasi Indonesia, yang memperlihatkan adanya penurun kualitas demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Democracy Report dalam laporannya menempatkan Indonesia pada posisi 73 dari 179 negara dalam hal kebebasan dalam demokrasi. Sedangkan di lain sumber diperlihatkan berdasarkan laporan  yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menempati skor 6,30 dari skor semula 6,48. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka demokrasi semakin mendekati jurang kehancurannya dan cepat atau lambat benih-benih otoritarianisme berpotensi akan tumbuh dan mekar di atas abu demokrasi.

Demokrasi yang seharusnya menjadi "senjata" atau instrumen yang dipergunakan rakyat semaksimalkan mungkin atas kedaulatannya untuk mengawasi (check and balances) dan mengimbangi hegemoni kekuasaan melalui konstitusi yang sedari awal memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan dari absolutisme, namun yang terjadi sekarang adalah hal yang sebaliknya; bukan rakyat melalui lembaga representasinya yakni legislatif yang mengawasi kebijakan pemerintah, tapi justru yang terjadi kini adalah legislatif dan eksekutif yang mengawasi setiap gerak-gerik, tindak-tanduk, kata dan aksara yang dilakukan rakyatnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan