Mohon tunggu...
NANDA BUDIMAN
NANDA BUDIMAN Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Hukum

Individu Merdeka

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Legal Standing Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

21 September 2021   05:20 Diperbarui: 21 September 2021   05:41 71 0 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Legal Standing Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Hukum pidana formil atau sering kita sebut sebagai hukum acara pidana merupakan serangkaian proses, tatacara, mekanisme pelaksanaan hukum pidana materil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimulai sejak penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maupun yang meliputi fungsi, tugas serta kewenangan komponen sistem peradilan pidana. Adapun yang menjadi dasar hukum beracara pidana di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Guna mencari dan menemukan suatu kebenaran materil—yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana—maka dalam hal ini proses pembuktian merupakan satu hal yang penting sedari tahap penyelidikan hingga proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan proses pembuktian, KUHAP mengenal beberapa alat bukti yang dikatakan sah seperti di antaranya; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Vide Pasal 184 KUHAP).

Adapun pengertian mengenai saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 yakni, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Selain itu dalam Pasal 1 angka 27 dijelaskan pula bahwa, "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu".

Dari pengertian tersebut kita dapat mengambil sebuah konklusi atau garis besarnya bahwa pengertian saksi—secara limitatif—adalah seseorang yang memberikan keterangannya terkait suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Jika penafsiran tersebut dilihat secara a contrario maka seseorang yang tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri maupun tidak ia alami sendiri (testimonium de auditu) maka keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian (bewisjskracht).

Namun pengertian tersebut kini sudah berubah setelah adanya interpretasi baru mengenai saksi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang telah bersifat mengikat, final dan erga omnes. Dalam putusan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa makna saksi kini telah diperluas menjadi sebagai berikut: Pasal 1 angka 26 KUHAP dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang pengertian saksi pasal a quo tidak dimaknai termasuk pula "Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri." (Vide Pendapat Mahkamah point ke 3.17). Selain itu, Mahkamah bependapat, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses dan adalah kewajiban penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka. Di bagian lain dalam surat putusannya tersebut, Mahkamah berpendapat, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana.

Dengan demikian, setelah adanya Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah bersifat final, binding dan erga omnes maka putusan tersebut sudah menjadi satu sumber hukum acara pidana atau secara "lex specialis"-nya mengenai saksi testimonium de auditu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Namun di lain hal putusan tersebut tentu membawa konsekuensi tersendiri, baik pada aspek yuridis maupun aspek mekanisme atau prosedural. Dalam aspek prosedural, para penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maupun advokat) sebagai bagian dari komponen sistem peradilan pidana yang terintegritas (integrated criminal justice system) wajib mengetahui sekaligus mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai landasan pelaksanaan hukum acara pidana.

Ada beberapa tantangan yang mungkin menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum pasca putusan a quo dalam menjalankan tugas serta kewenangannya tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan due process of law.

Kendati demikian, keadaan tersebut memiliki relevansi dengan pendapat Tolib Effendi, SH., MH dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Acara pidana yang menjelaskan, "Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu sangat luar biasa, karena kedudukan saksi sebagai alat bukti tindak pidana menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dengan cara menggali alat bukti yang dihadirkan di persidangan menjadi bias karena dapat diperiksanya saksi yang tidak mendengar, melihat serta tidak mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi dengan kondisi demikian apakah keterangan saksi masih layak untuk di nilai dan didengar sebagai keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian".

Menanggapi hal tersebut, kini penyidik harus lebih cermat "memfilter", mencari, menentukan dan memintai keterangan saksi yang memiliki relevansi dengan peristiwa pidana yang terjadi, sinkron dengan alat bukti yang lain dan objektif (tidak mendramatisir keterangannya). Setelah berkas penyidikan dirasa lengkap maka jaksa penuntut umum segera mempelajari dan meneliti hasil penyidikan guna meminimalisir kekeliruan dan menyempurnakan berkas penyidikan (Vide Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Kemudian setelah penuntut umum melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan, maka ketua mempelajari berkas tersebut. Selama proses pemeriksaan di persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi, majelis hakim maupun hakim anggota harus tunduk dan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Sebelum itu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia menganut teori sistem pembuktian terbalik (negatief wettelijke bewijs theorie). Dalam sistem tersebut seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti dan keyakinan hakim (conviction in time). Hal itu kemudian dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP dan satu asas hukum yang mengatakan "unus testis nullus testis".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...
Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan