Dalam artikel kali ini ada beberapa hal yang mungkin “menggairahkan” untuk dikupas beberapa lapisan yang "membungkus" orisinalitas hukum dengan menggunakan pendekatan pisau analisa teori hukum kritis sebagai upaya memberikan sebauh wacana gagasan alternatif secara sederhana.
Hukum merupakan sebuah instrumen yang tidak berpihak, netral dan semua memiliki akses yang sama dihadapan hukum (Equality before the law), "Demi keadilan", "Demi kebaikan bersama", "Demi kepentingan umum", "Demi stabilitas" dan ungkapan senada lainnya tak asing kita dengarkan. Narasi demikian bukanlah kata-kata yang keluar dari lisan para pedagang angkringan, supir angkutan umum atau ibu-ibu di pasar, tapi ucapan tersebut tak jarang kita jumpai dari para politisi di televisi.
Berbanding terbalik dengan ungkapan sebelumnya, kita tak jarang pula mendengarkan "suara sumbang" dari kelompok rentan seperti halnya peribahasa "Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas", "Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi", "Si pencuri miskin mendekam di penjara, si kaya dipotong masa tahanannya". Kenapa ungkapan seolah tak berhenti eksis dari kehidupan masyarakat? Kenapa hal demikian diucapkan?
Kelompok yang termarjinalkan mempunyai paradigma yang terkonstruksi dari pengakumulasian pengalaman pribadi yang mungkin jauh lebih empiris, ketimbang penilaian sekelompok orang terpelajar yang bukan ahli hukum tapi menafsirkan hukum (de ontwikkelde leek). hal ini seolah beranggapan bahwa adanya kontradiksi antara das sollen yang diharapkan dengan keadaan das sein yang sebenarnya terjadi.
Tentu dengan ketidaksamaan persepsi antar kedua kelompok tersebut menimbulkan satu dirkursus klasik namun pelik: "Apa itu hukum?"
Secara teoritis, hukum seharusnya berpihak kepada rakyat secara keseluruhan. Tetapi dalam praktiknya, monopoli kepentingan tak lagi terelakkan.
Hukum dapat dikatakan ideal apabila hukum merefleksikan nilai-nilai keadilan, menkonstruksi serta mengakomodasi semua aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai subjek yang terkena dampak langsung dari setiap produk hukum yang berlaku (Ius Constitutum), bukan produk penguasa atau kelompok yang memperalat hukum guna mencapai semua kepentingan kelompoknya. Dalam kerangka analisisnya, Marx memosisikan hukum sebagai bangunan atas atau "suprastruktur" yang tidak lepas dari pengaruh hubungan ekonomi dari kelas dominan yang ia sebut sebagai landasan materil.
Dalam hal ini, kelompok minoritas tapi dominan tersebut dikatakan Marx sebagai kelas borjuis. Dari kerangka pemikiran Marx yang singkat tersebut kita dapat membuat sebuah hipotesa sederhana bahwa hukum bukanlah satu lembaga yang objektif, otonom, netral dan bebas nilai. Produk hukum yang dibahas, dirancang dan disahkan tidak terlepas dari aspek ideologis para pembentuknya.
Agak naif apabila seseorang mengatakan bahwa hukum itu netral, tidak ada intervensi dari nilai manapun sebagaimana yang diyakini kaum pluralis pada umumnya. Tentu kondisi tersebut merupakan keinginan (utopia) dari semua kalangan, namun hal tersebut jangan sampai mengalienasi fakta yang sebenarnya terjadi.
Arief Budiman dalam bukunya yang berjudul Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi, halaman 62, mengatakan: "Secara hukum, semua orang memang bisa menempati jabatan Negara, jabatan militer, posisi bisnis kelas atas. Tetapi dalam kenyataannya, jabatan itu diduduki oleh orang-orang dari kelompok tertentu saja". Ungkapan tersebut seolah mempertegas teori elite kekuasaan dari C.Wright Mills.
Untuk menilisik lebih jauh lagi kita dapat mengambil salah satu contoh peristiwa demonstrasi yang bertajuk #ReformasiDiKorupsi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa hingga buruh yang menolak atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba dan Revisi Undang-Undang KPK.
