Apakah Reshuffle Akan Efektif untuk Sekarang Ini?

Tegas seringkali menjadi kata yang sering saya baca bila menyangkut Presiden Jokowi. Walaupun saya belum pernah melihat penerapan di lapangan dari kata "tegas" tersebut, namun pikiran saya cukup terdoktrin bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang tegas.

Deretan judul berita yang memunculkan kata Tegas untuk gaya kepemimpinan Presiden Jokowi | Sumber Google

Masa pandemi ini menciptakan situasi ekonomi yang sulit secara globalisasi, Indonesia termasuk yang kena getahnya. Akibat perekonomian yang sulit, sektor lain pun juga terkena dampaknya. 

Presiden Jokowi pun sempat dibuat murka oleh kinerja para menterinya yang dianggap kurang serius dalam menanggapi COVID 19. Beliau pun mengancam akan melakukan reshuffle pada para menterinya, apabila situasi perekonomian dan sektor lainnya tidak kunjung membaik. 

Tapi efek dari kemurkaan beliau, sepertinya dipandang sebelah mata oleh dua menterinya, yakni Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, dan Juliari P Batubara, Menteri Sosial. Keduanya malah ketahuan korupsi di tengah keadaan masyarakat yang sedang kesusahan perekonomian.

Dilansir dari BBC.com, Edhy Prabowo menjadi tersangka "membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster saat kunjungannya ke Amerika Serikat 21-23 November 2020". Kalau Menteri Sosial, Juliari P Batubara, dijadikan tersangka atas kasus menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran bansos COVID 19 (dilansir dari Kompas.com)

Hal yang sangat miris sekali kalau direnungkan, tidak peduli bagaimana sedang susahnya negara ini, korupsi dipemerintahan masihlah terjadi. Kemanakah hati nurani?

Lantas apakah reshuffle akan efektif?

Hmm.. saya meragukannya. 

Pertama, korupsi di kalangan pejabat rasanya sudah membudaya. Bahkan ada anggapan apapun masalahnya, asal ada uang pelicinnya, maka semua hal bisa terjadi di Indonesia. Selama korupsi merupakan bagian dari budaya di pemerintahan, reshuffle pun akan terdengar seperti drama untuk menenangkan rakyat saja. Fakta di lapangannya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindak korupsi juga, bukannya mengutamakan kinerja untuk menyejahterakan rakyat.