Sebenarnya sering muncul pertanyaan apakah civil society sama dengan masyarakat madani. Maka mari kita uraikan dengan penjelasan dibawah.
Istilah civil society pertama kali dipakai di Eropa pada abad ke-18. Seseorang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society adalah Cicero, yaitu seorang orator dari Yunani Kuno. Konsepsi modern tentang civil society pertama kali dipakai oleh Hegel dalam Philosophy of Right pada tahun 1821. Pandangan teori liberal tentang civil society hakikatnya menginginkan adanya suatu masyarakat yang mempunyai kemandirian dan terbebas dari hegemoni negara (Hikam 1996). Berdasarkan pemikiran Chandoke yang nampaknya cocok terkait definisi civil society di pedesaan Jawa, civil society adalah suatu tempat dimana masyarakat masuk ke dalam hubungan dengan negara. berdasar pandangan Chandoke, Schulture Nordholt (1999) merangkum civil society dalam 4 aspek utama, yaitu adanya pertanggungjawaban negara, keterbukaan atau transparansi, pengakuan terhadap hak asasi manusia.
Di Indonesia civil society sering diterjemahkan sebagai padanan kata dari masyarakat madani; masyarakat warga; masyarakat sipil. Istilah dan Konsep masyarakat madani pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Anwar Ibrahim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia. Menurut KBBI, masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat kota, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.
Masyarakat madani juga dapat diartikan sebagai terjemahan dari kosa kata bahasa Arab mujtama' madani. Kata ini secara etimologis mempunyai dua arti, pertama, masyarakat kota, karena kata 'madani' berasal dari kata madinah yang berarti kota, yang menunjukkan banyaknya aktivitas, dinamis, dan penuh dengan kreativitas. Kedua, masyarakat peradaban, karena kata 'madani' juga merupakan turunan dari kata tamaddun yang berarti peradaban. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.
Sedangkan menurut para ahli ada beberapa pengertian diantaranya, Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang bercirikan demokratisasi dalam beriteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadan seperti ini masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya, dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan. Hall (1998) mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan.
Jika ditanya apakah perbedaan antara civil society dan masyarakat madani, mereka adalah suatu padanan kata namun berasal dari dua sistem budaya yang berbeda. Masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab-Islam, sedangkan civil society tradisi Barat non-Islam. Permasalahannya adalah terlalu banyak pengertian dan pandangan yang beragam mengenainya sehingga menjadi rancu jika disimpulkan.
Terdapat beberapa pilar masyarakat madani, contoh yang sering bersinggungan dengan kita yaitu di perguruan tinggi, merupakan tempat aktivis baik dosen dan mahasiswa yang memiliki tugas untuk menemukan dan menciptakan ide-ide dan alternatif yang membangun untuk menghadapi dan menjawab permasalahan masyarakat. Lalu ada partai, layaknya adanya partai sebagai sarana pelaksanaan demokrasi, partai juga menjadi tempat ekspresi warga dan prasyarat pembentukan masyarakat madani.
Masyarakat madani sebagai pendorong pembangunan sumberdaya manusia ke arah yang lebih baik. Tentunya dengan faktor-faktor pendorong lainnya, dilihat dari ciri-cirinya. Masyarakat madani menjunjung tinggi nilai, dengan sifatnya yang beradab maka nilai dan norma akan mereka junjung tinggi dengan ilmu, iman, dan teknologi. Terdapat ciri lain yaitu memprioritaskan kesederajatan dan transparansi. Kesetaraan gender baik laki-laki atau perempuan akan dinilai sama. Kemudian dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi karena sudah selayaknya kita melek akan teknologi zaman sekarang dengan dilandasi iman dan takwa, sehingga tercipta kreasi dan inovasi juga pemantapan spiritualitas. Memiliki ruang publik yang bebas, yakni wilayah yang memungkinkan masyarakat memiliki akses penuh baik dalam dunia politik atau sekadar mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
Jika Menurut Cicero, civil society biasanya dicontohkan oleh masyarakat yang tinggal di kota. Dimana mereka memiliki kode hukum sendiri. Dengan adanya kewarganegaraan serta budaya kota, maka istilah kota tidak hanya sekadar konsentrasi penduduk saja. Namun juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban.
Akan tetapi, apakah cocok masyarakat madani diterapkan di Indonesia? Terumata di wilayah kota. Ataukah lebih berkembang jika di pedesaan? Dengan keadaan sekarang yang serba digital dan globalisasi jika berdasar dengan ciri-ciri masyarakat madani akan timbul sebuah keserasian atau korelasi positif baik antara sesama masyarakat atau pemerintah. Masyarakat sekarang juga sudah terbuka akan hak suaranya, bahwa mereka bebas menyuarakan pendapat asalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Tidak membandingkan itu di kota atau di desa. Karena pedesaan di Indonesia sudah cukup maju dibandingkan dengan zaman reformasi. Jika dilihat pada zaman tersebut mungkin berbeda, akan lebih berkembang jika diterapkan di daerah desa. Dengan mirisnya kotak suara publik yang dimiliki masyarakat biasa tentu hal tersebut tidak selaras dengan ciri masyarakat madani yang mengutamakan ruang bebas untuk masyarakat. Demokrasi sangat dicari, sedangkan di wilayah pedesaan hal tersebut tidak dipermasalahkan. Mereka tidak sulit menemui para pemimpin yang bisa diteladani. Tidak harus perangkat desa namun, elite keagamaan, guru, dan pemuda yang aktif berorganisasi. Karena mereka masih kental akan budaya Jawa sehingga masih erat dengan tunduk atau rasa hormat mereka terhadap atasan. Namun tidak serta merta mereka dapat diperlakukan tidak adil, adanya keberanian resistensi terhadap penguasa dan transparannya pemerintah dapat memungkinkan terwujudnya otonomi masyarakat desa yang baik.
