Konsep Dakwah Politik Menurut Al-Ghazali

Oleh : Syamsul Yakin & Najla Putri Sobariah (Dosen & Mahasiswa UIN Jakarta) 

Al-Ghazali memiliki pandangan unik mengenai hubungan antara agama dan politik. Dalam pemikirannya, ia mengembangkan konsep bahwa kekuasaan dan agama harus berjalan secara harmonis. Menurutnya, agama adalah fondasi utama yang memberikan legitimasi kepada pemerintahan, sedangkan politik berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, Al-Ghazali mendukung pola hubungan yang bersifat simbiosis antara pemimpin politik dan ulama. Ia melihat bahwa seorang pemimpin negara harus memiliki kesadaran spiritual yang kuat, sementara ulama bertugas memberikan nasihat dan bimbingan moral kepada penguasa. Model ini mencerminkan keseimbangan antara otoritas spiritual dan kekuasaan duniawi, yang diyakini dapat menciptakan pemerintahan yang stabil dan adil.

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya "teori maslahat," yaitu prinsip bahwa kebijakan politik harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Ia menolak segala bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, kecuali jika penguasa tersebut bertindak secara zalim dan merugikan rakyat secara masif. Dalam pandangannya, stabilitas negara lebih penting dibandingkan perubahan yang berpotensi menimbulkan kekacauan.

Selain itu, Al-Ghazali turut mengkritik praktik politik yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ia menegaskan bahwa pemimpin yang ideal adalah mereka yang berpegang teguh pada moralitas Islam dan bertindak demi kepentingan rakyat. Pemikiran ini menjadikan Al-Ghazali sebagai salah satu tokoh penting dalam konsep politik Islam yang mengedepankan keseimbangan antara agama dan pemerintahan.

Secara keseluruhan, gagasan politik Al-Ghazali menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya terbatas pada penyebaran ajaran Islam dalam lingkup sosial dan keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi politik. Dakwah dalam konteks politik harus dilakukan dengan bijaksana, mengutamakan stabilitas, dan selalu berorientasi pada kemaslahatan umat.