Â
Dalam beberapa minggu terakhir, rencana pemerintah untuk memasukkan pelajaran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) ke dalam kurikulum pendidikan nasional menuai sorotan. Rencana ini akan mulai diimplementasikan pada tahun ajaran 2025/2026 dan berlaku untuk semua jenjang pendidikan: SD, SMP, hingga SMA/SMK.Â
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pelajaran AI akan menjadi bagian dari penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah. Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan agar kebijakan ini dikaji secara matang agar tidak menambah beban anak didik.
Pertanyaannya: Apakah memasukkan AI ke dalam kurikulum adalah langkah tepat di tengah sistem pendidikan yang masih menghadapi berbagai tantangan dasar?
Urgensi Literasi AI di Era Digital
Kita hidup dalam era ketika teknologi berkembang dengan kecepatan eksponensial. Kecerdasan buatan tidak lagi sekadar teknologi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari aplikasi ponsel hingga sistem kerja di industri, AI memainkan peran besar.Â
Oleh karena itu, memahami dasar-dasar AI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk generasi muda. Literasi digital yang mencakup AI dapat membuka peluang kerja baru, meningkatkan daya saing global, serta menumbuhkan pola pikir kritis dan adaptif pada peserta didik.
Profesor Ir. Richardus Eko Indrajit, pakar teknologi informasi dan pendidikan, menyebut bahwa mengenalkan AI sejak dini adalah langkah strategis, asalkan tidak semata menambah beban kognitif, melainkan dirancang sebagai pembelajaran kontekstual dan kolaboratif (Indrajit, 2023).
Kekhawatiran yang Relevan: Beban Pelajaran dan Kesenjangan Akses
Namun, kekhawatiran KPAI bukan tanpa dasar. Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menegaskan perlunya kajian serius, termasuk mempertimbangkan apakah AI akan diajarkan sebagai pelajaran wajib atau pilihan.Â
KPAI juga menyoroti risiko beban pelajaran berlebih yang dapat mengganggu kesehatan mental dan keseimbangan hidup anak. Saat ini saja, banyak siswa mengalami tekanan karena padatnya jadwal belajar, ditambah tugas dan tuntutan capaian akademik.
Selain itu, terdapat kesenjangan nyata dalam akses teknologi. Data dari Kemendikbudristek pada 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 25% sekolah di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital. Jika AI dijadikan pelajaran wajib tanpa dukungan fasilitas yang memadai, justru akan menimbulkan ketimpangan baru dalam pendidikan.
Implementasi Bijak: Bukan Sekadar Menambahkan Materi
