Foto: Pixabay
Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) kembali diberlakukan di DKI jakarta. Menyusul pertumbuhan yg terinfeksi covid terus meningkat dalam tiap harinya.
Sikon pertumbuhan Covid 19 saat ini di Indonesia semakin memburuk sehingga pada akhirnya sebanyak 59 negara memcekal warga
Indonesia untuk masuk ke negaranya.
Diberlakukannya PSBB untuk yg kedua kalinya di DKI Jakarta memang merupakan ikhtiar pemerintah DKI diharapkan bisa menekan laju pertumbuhan yg terinfeksi covid 19.
Namun kebijakan yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta terkait penerapan PSBB ini menuai pro dan kontra di masyarakat.
Alasannya jika PSBB diberlakukan tentunya hal ini akan berdampak kepada tersumbatnya geliat perekonomian masyarakat.
Memang ibarat buah simalakama dimakan mati tidak dimakan berdampak. Begitulah posisi sikon  saat ini di Indonesia dalam penanganan masalah pandemi covid 19.
Dalam menghadapi situasi seperti ini sebenarnya saya tidak setuju dengan diberlakukannya PSBB. Karena seperti diuraikan sebelumnya hal ini akan berdamapak kepada matinya perekonomian masyarakat.
Penerapan protokol kesehatan di era new normal sebenarnya sudah merupakan langkah yang tepat. Namun dalam kenyataannya masyarakat belum disiplin penuh dalam penerapannya.
Ditambah pengawasan dalam disiplin penerapan protokol kesehatan dirasa kurang. Karena saya melihat di daerah kami Tasikmalaya misalnya walaupun pemerintah sudah menegaskan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan baik dilakukan sosialisasi di media, spanduk, dan kunjungan langsung ke berbagai daerah, tapi masyarakat dilapangan masih berprilaku abai misalnya banyak yg tidak memakai masker ketika beraktipitas di pasar dan di beberapa ruang publik lainnya.
Dan yang ironisnya  saya liat masih longgarnya pengawasan dari pemerintah sehingga mereka yg tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak pakai masker misalnya masih berkeliaran tampa adanya teguran oleh pihak berwenang.
Memang di akui banyak kendala salahsatunya karena keterbatasan personil keamanan atau penegak disiplin yang kurang.
Namun pemerintah juga perlu melakukan upaya maksimal. Bekerja sama dari mulai pemerintahan Pusat sampai Desa. Semua harus mengerahkan potensi yang ada. Memang pemerintah telah membentuk Gugus tugas covid 19 sampai ke daerah. Namun dalam pelaksanannya kurang maksimal, baru sebatas menjalankan tugas sedangkan dalam upaya pengawasan masih kurang maksimal.
Belajar dari Wuhan China
Kita patut belajar dari Cina terkait penanganan corona ini.
Pemerintahnya bergerak cepat dg memberlakukan lock down diawal masa pandemi. Namun pengawasan terus dilakukan secara ketat, yang kemudian ketika sikon penularan Covid 19 berangsur berkurang, negara itu mulai melonggarkan melalui sistim PSBB. Sampai pada akhirnya berkat pengawasan pemerintah yang ketat dan kerjasama rakyatnya yang taat dan disiplin, akhirnya Cina sudah berangsur terbebas dari Covid 19.
Seandainya saja penanganan Cina  bisa diaplikasikan di Negara kita melalui kolaborasi pengawasan diperketat, sosialisasi digencarkan, dan masyarakat dengan penuh kesadaran sendiri menjalankan protokol kesehatan di era new normal ini.
Maka Insya Allah PSBB tidak perlu dilakukan karena masyarakat sudah menjalankan strategi jitu lawan corona dg cara Pembatasan Sosial Bersekala Hati (PSBH), alias dengan kesadaran sendiri ikhlas dalam hati untuk taat terhadap aturan dari pemerintah dan menganggap bahwa hal itu sebagai wujud kecintaan pemerintah terhadap rakyatnya.
Untuk merubah budaya dg kebiasaan New Normal ini memang perlu waktu serta langkah langkah yg terus dilakukan secara maksimal oleh pemerintah.
Akankah Indonesia terbebas Corona di era new normal, semua bergantung kepada kerelaan hati semua pihak untuk sama sama menjalankannya. Diperlukan kerelaan hati pemerintah untuk meningkatan usaha dan pengawasan, dan kerelaan hati masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan.
