Foto: Pixabay
Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) kembali diberlakukan di DKI jakarta. Menyusul pertumbuhan yg terinfeksi covid terus meningkat dalam tiap harinya.
Sikon pertumbuhan Covid 19 saat ini di Indonesia semakin memburuk sehingga pada akhirnya sebanyak 59 negara memcekal warga
Indonesia untuk masuk ke negaranya.
Diberlakukannya PSBB untuk yg kedua kalinya di DKI Jakarta memang merupakan ikhtiar pemerintah DKI diharapkan bisa menekan laju pertumbuhan yg terinfeksi covid 19.
Namun kebijakan yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta terkait penerapan PSBB ini menuai pro dan kontra di masyarakat.
Alasannya jika PSBB diberlakukan tentunya hal ini akan berdampak kepada tersumbatnya geliat perekonomian masyarakat.
Memang ibarat buah simalakama dimakan mati tidak dimakan berdampak. Begitulah posisi sikon  saat ini di Indonesia dalam penanganan masalah pandemi covid 19.
Dalam menghadapi situasi seperti ini sebenarnya saya tidak setuju dengan diberlakukannya PSBB. Karena seperti diuraikan sebelumnya hal ini akan berdamapak kepada matinya perekonomian masyarakat.
Penerapan protokol kesehatan di era new normal sebenarnya sudah merupakan langkah yang tepat. Namun dalam kenyataannya masyarakat belum disiplin penuh dalam penerapannya.
Ditambah pengawasan dalam disiplin penerapan protokol kesehatan dirasa kurang. Karena saya melihat di daerah kami Tasikmalaya misalnya walaupun pemerintah sudah menegaskan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan baik dilakukan sosialisasi di media, spanduk, dan kunjungan langsung ke berbagai daerah, tapi masyarakat dilapangan masih berprilaku abai misalnya banyak yg tidak memakai masker ketika beraktipitas di pasar dan di beberapa ruang publik lainnya.
Dan yang ironisnya  saya liat masih longgarnya pengawasan dari pemerintah sehingga mereka yg tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak pakai masker misalnya masih berkeliaran tampa adanya teguran oleh pihak berwenang.
