Kementrian lingkungan Hidup dan kehutanan Alokasikan 28 Miliar untuk KHDTK dan Gelar Kuliah umum di Fahutan Unmul

Universitas Mulawarman Sebagai  salah satu lembaga pendidikan tinggi yang di Kalimantan Timur , Sejak pendiriannya berusaha untuk menempatkan pada posisi dimana hutan sebagai lingkungan yang mewarnainya, sehingga pola ilmiah pokoknya adalah hutan tropis lembab dan lingkungannya. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka Fakultas kehutanan  sebagai salah satu fakultas yang ada di Universitas Mulawarman  menjadi ujung tombak dalam memberikan warna pengelolaan hutan di Kalimantan Timur khususnya dan hutan tropis lembab pada umumnya.  Salah satu labolaratorium alam yang dimiliki adalah Hutan Pendidikan Fahutan Unmul.

Pohon- pohon besar dan berbagai jenis belukar, vegetasi tingkat rendah dan lumut serta beberapa satwa liar burung dan hewan air  yang dijumpai saat ini di Hutan pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul  merupakan dahulunya bekas areal HPH CV Kayu Mahakam yang dialihkan ke Unmul dengan penandatanganan antara rektor Unmul yang disaksikan oleh menteri Pendidikan dan kebudayaan RI (Dr. Syarib Thayeb) dan Gubernur Kalimantan Timur A.wahab sjahranie pada tanggal 9 juli 1974. 

Disusul dengan surat keputusan menteri  kehutanan dan perkebunan no. 406/Kpts-II/99 tanggal 14 juli 1999 tentang penetapan kawasan hutan lempake sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan pendidikan Fakultas kehutanan Universitas Mulawarman luasanya 299,03 ha.

 Dekan Fahutan Unmul, Dr. Rudianto Amirta S.Hut., MP dan direktur Pengelola hutan pendidikan unmul, Ariyanto Zeydan S.Hut M.Sc, dalam kunjungan Menteri,  memaparkan kondisi KHDTK lokasi tersebut. Setelah itu Siti Nurbaya mengatakan KHDTK samarinda merupakan yang terlengkap  di Indonesia dan sangat diperlukan untuk masa-masa yang akan datang bagi keilmuan dan Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah mengalokasikan dana Rp.28 miliar untuk pengembangan Hutan Pendidikan Unmul (2019).

Pada 8 maret 2019 di KHDT, " 7-8 Hutan pendidikan yang dikelola sejumlah Universitas di Indonesia, yang terlengkap adalah Hutan Pendidikan yang dimiliki oleh Unmul. Hutan ini akan sangat berguna bagi Pengembangan Keilmuan, Hutan ini Perlu dijaga dan dikembangkan. Telah tersedia dana Rp.28 miliar yang sudah diperuntukan bagi hutan pendidikan unmul. Dana tersebut berasal dari dana bagi hasil(DBH)kehutanan"  tutur menteri LHK.

Dalam kunjungan tersebut, Siti Nurbaya turut membawa Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, Dirjen KSDAE, Wiratno, Dirjen PSKL Bambang Supriyanto dan Irjen, Ilyas Asaad. Kedatangan menteri  ke KHDTK yang berada di kelurahan Lempake dan mugirejo  ini disambut oleh Rektor Unmul, Prof Masjaya, Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi, Plt Sekda Provinsi Kaltim, Hj Meiliana, Assisten Sekda Kaltim Bidang Administrasi, Bere Ali, Kepala dinas Kehutanan Kaltim, H Amirullah dan Akli dari Kepala Kesatuan pemangku Hutan (KPH) Samarinda. Rombongan tersebut melakukan penanaman pohon Simbolis. Beberapa pohon yang ditanam seperti Ulin, Bangkirai, Meranti, dan Gaharu.

Hasil inventarisasi Hutan dijumpai sebanyak 73 jenis pohon. Potensi rata-rata pada starata belukar 127,81 M3/ha dengan 130 batang/ha dan pada Hutan sekunder 135,46 m3/ha dengan 111 batang/ha. Pendugaan cadangan karbon sebesar 32.937,79 ton. keberadaan satwa masih cukup banyak diantaranya Orangutan, Owa-owa, berbagai jenis burung seperti trajwali, elang bondol, Ular phyton, kura-kura. Hasul hutan bukan kayu berupa tanaman buah buahan, gaharu, rotan, aren, bamboo dan madu (Hasil penelitian Dosen Kehutanan unmul, Hari Siswanto, dkk.,2017).

Telah terjadi beberapa kali perubahan status dari hutan koleksi Unmul menjadi Kebun Raya Unmul, hutan Pendidikan fakultas Kehutanan unmul, kebun raya Unmul samarinda (KRUS), Kesatuan pengelolaan Hutan produksi (KPHP) samarinda dan sekarang menjadi KPHP Hutan pendidikan Fakultas kehutanan Unmul.  

Kondisi Penutupan lahannya didominasi oleh Hutan sekunder seluas 204,13 ha (68,99%) dan belukar 67,97 ha (22,97%). Saat ini pihak Kementerian dan KPH menunggu pengelola hutan pendidikan Unmul menyelesaikan  penyusunan  Rencana kegiatan bersama KPH samarinda untuk fiksasi dokumen rencana penggunaan alokasi dana tersebut (konfirmasi Akli, kepala KPH Samarinda).

Nurbaya Bakar dalam kuliah Umum,

Akbar GmnI:Institusi pendidikan mementingkan eksploitasi lingkungan dan kehutanan

"Langkah korektif kebijakan pembangunan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat" menjadi tema dari kuliah umum Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia di Gedung Bundar Fahutan unmul guna memberikan gambaran tentang perkembangan (progress) pengelolaan hutan dan kehutanan dengan pijakan landasan akademik, baik sisi konsepsi maupun operasional implementasi di hadapan akademisi dan mahasiswa Unmul .

Dalam kuliah umum tersebut, Siti Nurbaya Bakar mengawal materi kuliahnya dengan menjelaskan basis akademik dasar langkah korektif hubungan manusia dengan Alam, konsep Governance, tata kelola lingkungan Hidup dan kebijakan kehutanan (Forest Policy). Kaltim Khususnya mempunyai sumber daya hutan yang cukup besar yang keberadaannya menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi. Dari 12,7 juta ha total wilayah kaltim, ad 6,5 juta ha (54%) masih ditutupi oleh Hutan alam.

Siti Nurbaya menyampaikan " Selama ini kebanyakan regulasi itu mengatur pohonnya saja, hutannya saja atau hubungan hutan dengan hewan dan sebagaianya. Baru kemudian belakangan kita mendengar selalu mendengar konflik dan masalah agraria dan tanah. Maka pada era 2014 lalu sampai saat ini kita sudah mulai membenahinya dengan memperhatikan aspek lain melalui kebijakan"(08/3/2019)

Fhoto : Fitriyani Sinaga

" Bahwa pertama hutan-hutan kita terutama di kalimantan itu adalah  kayu-kayu mewah, keras yang  hebat. Kenapa di eropa kayu-kayu seperti itu umurnya 200 tahun, tapi Indonesia umurnya bisa 35, 40 sampai 70 tahunan. Oleh karena itu kami mengeluarkan kebijakan dan meminta bahwa harus menanam silvikultur intensif untuk kayu-kayu keras dan kayu-kayu mewah. Kita mulai dari Kalimantan"  Sambung menteri (8/3/2019).

Selain itu Siti juga menegaskan dalam kuliah umumnya terkait hutan adat, bahwa pertama kalinya di Indonesia sejak merdeka, presiden Jokowi pada akhir desember lalu menetapkan resmi akan adanya hutan adat. Kebijakan tentang hutan Gambut dan agraria turut di sampaikan olehnya. Dalam kuliah umum tersebut turut dibersamai oleh Gubernur Kaltim, Rektor Unmul, dan  Wakil Rektor Bidang Akademik.

Kuliah umum juga membuka pertanyaan untuk peserta yang hadir, tercatat ada 6 penanya yang mengeluarkan  kegelisahan terkait permasalahan Kalimantan timur, atas nama Fitriyani Sinaga yang juga diberikan kesempatan memberikan draft kajian Sylva Mulawarman, Mosaik sosial kehutanan oleh Mustofa Agung sardjono dan pertanyaan terkait permasalahan kaltim, Kawasan Gambut di Kaltim dalam balutan Bunga apresiasi berketepatan hari  perempuan internasional kepada Menteri KLHK. Dosen dari Fakultas Hukum Unmul , Retno juga  menyampaikan terkait karst dan persoalan tambang yang ada di kaltim kepada Menteri LHK dan Gubernur Kaltim.

Fhoto oleh Fitriyani Sinaga

Berlangsungnya kuliah umum juga diwarnai puluhan aktivis yang menggelar aksi di luar gedung bundar kehutanan. Puluhan Massa aksi dari Aliansi Gerakan rakyat Menggugat (AGRM) menyuarakan tuntutannya.

 "  Institusi pendidikan hari ini justru mementing eksploitasi untuk korporasi-korporasi. Untuk itu butuh satu gerakan untuk keberpihakan lingkungan dan kehutanan. Ada 32 anak mati di lubang tambang, Hingga hari ini tidak ada pertanggung jawaban klhk"  penggalan Orasi bung Akbar, GmnI Samarinda. Di luar gedung Aktivis yang dinamai AGRM tersebut menyuarakan tuntutannya pada menteri LHK agar melakukan tugasanya dalam melindungi hutan dan mengatasi kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur.

Setelah Kuliah  umum ditutup, terdengar ada suara kurang lebih dari puluhan massa aksi ke depan pintu gedung bundar fahutan unmul.  Massa aksi menyampaikan tuntutannya di depan Dirjen KSDA E KLHK RI, Ir.wiratno M.Sc.  Salah satu perwakilan massa aksi, Pradarma rupang membacakan tuntutannya  tentang mengusut tuntas korban kematian 32 anak di tambang, lakukan reforma agrarian, Stop kriminalisasi aktivis lingkungan dan gerakan rakyat, Stop pembangunan pabrik semen di kaltim, cabut izin usaha pertambangan yang menyengsarakan rakyat dan laksanakan pasal 33 UUD 1945.

Expert Meeting digelar oleh pakar kehutanan Seluruh Indonesia

Berdasarkan konfirmasi  Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE, Ir. Wiratno, M.Sc kepada Fitriyani sinaga.Dirjen KSDAE mengatakan sebelumnya rapat dengan Tim dari jam 19.30 hingga 21.10 wita (8/3/2019). Dan kemudian Wiratno dan Ratna Hendratamoko dari P3 Ekoregion lingkungan Kalimantan  melanjutkan diskusi dengan kepanitian Tropical Studies (PMKI 2019 Sylva Indonesia) dari lem sylva mulawarman dan didampingi Steering committee (Fitriyani Sinaga) sebagai demmisioner Sylva Pusat.

Di Hotel Bumi Senyiur tersebut terlihat ada Kepala Balai konservasi Sumber Daya Alam Provinsi kaltim, Dirjen PS-KL, Dirjen Planologi, Tim dari Pusat Pengendalian  Pembangunan ekoregion Kalimantan Timur, Tim dari Rektorat Unmul dll. Rapat tersebut terkonfirmasi yaitu, pertemuan para pakar Kehutanan Se-Indonesia. Yang dihadiri oleh pakar kehutanan dari 11 universitas di Indonesia.  Pembahasan dalam rapat tersebut diharapkan untuk Sumbangsi pemikiran dan perencanaan pembangunan kehutanan berkelanjutan.

9 maret 2019 tepat pukul 08.20 Wita, Menteri LHK dan tim telah hadir di fahutan Unmul untuk membuka Expert meeting. Expert meeting digelar untuk mendesain pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan.

"Kita berkumpul disini sebagai wujud belanja pemikiran tentang hutan dan pemukiman masyarakat, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Kita perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan hak konstitusional mereka, ukuran kewajiban negara, serta mencermati mekanisme yang telah diatur sesuai dengan kondisi sekarang. Diharapkan expert meeting ini menjadi awal dari rangkaian diskusi berikutnya untuk kita bisa menata permukiman masyarakat di kawasan hutan dengan sebaik-baiknya," kata Siti

Dalam rapat ini dihadiri oleh intansi yang mewakili dibidang kehutanan dan ahli-ahli kehutanan seperti Prof. haryadi kartodiharjo dan Prof. San Afri Awang.

Selain Prof. Hariadi dari IPB dan Prof. San Afri Awang dari UGM, berbagai pandangan datang dari para pakar untuk disampaikan kepada Menteri Siti pada expert meeting yang penuh dengan nuansa pertimbangan akademis tersebut. Sebanyak 26 profesor hadir dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jambi, Universitas Lambung Amangkurat, Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Riau, Universitas Mulawarman, Universitas Tanjung Pura, Universitas Hasanudin, Universitas Tadulako, hingga Universitas Papua.

Referensi :

• Rekaman Vidio Berlangsungnya kegiatan
• Penelitian Dosen kehutanan Unmul Lab. Perencanaan dan pemetaan Hutan terkait KHDTK
• Buku korektif Kebijakan pembangunan kehutanan
• Pegamatan langsung dengan semua peristiwa
• Wawancara/koinfirmasi dengan sumber terkait