Politik

Sahnya Perppu dan Pengkhianatan Wakil Rakyat

25 Oktober 2017   13:27 Diperbarui: 25 Oktober 2017   13:39 1088 1 1

Akhirnya hasil Sidang Paripurna DPR dalam penentuang pengesahan Perppu Ormas mencapai kesepakatan. Setelah dilakukan voting, hasilnya 314 anggota DPR menerima Perppu dan 124 menolak Perppu. Disahkannya perppu menjadi undang-undang ini menurut saya malah akan membuat kegaduhan di negeri ini. 

Rakyat kini mencap DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Terutama kepada partai-partai yang awalnya menundukung umat muslim, ternyata saat akhir siding menunjukkan jati dirinya yang hanya berpihak pada kepentingan sesat. Lihat saja, di luar gedung DPR saat siding tersebut dilakukan ada ratusan ribu umat muslim yang melakukan aksi menolak Perppu ormas. 

Belum lagi aksi-aksi sebelumnya dan aksi yang dilakukan di daerah. Semua menyuarakan yang sama, yakni tolak perppu ormas. Namun kenapa suara jutaan umar muslim itu kalah dengan segelintir orang di parlemen yang jika dibandingkan jauh berbeda? Padahal katanya DPR tempat untuk menampung aspirasi rakyat. 

Lalu janji yang lalu di kemanakan? Jelas dengan sahnya perppu ini menandakan matinya aspirasi rakyat. Kita pun makin bisa melihat bukti bahwa rezim ini diktaktor. Mereka tidak mengindahkan jeritan rakyat yang terus meneriakkan ketidakadilan di depan muka mereka. Semakin tegas juga ternyata anggota DPR RI hanyalah orang-orang yang masih mementingkan kepentingan mereka saja daripada harus mengurusi aspirasi rakyat. Mereka hanya peduli jatah kursi di parlemen saja. 

Tidak ada gunanya lagi bergantung pada lembaga legislative ini. UU ini secara konstitusi banyak bertabrakan dengan Undang-undang lainnya. Bukti bahwa memang dibuat dengan memaksakan keinginan saja. Parahnya DPR mengesahkannya berdasarkan jumlah yang menerima lebih banyak ketimbang yang menolak. 

Tanpa melihat kecacatan UU Ormas ini. Bisa dibayangkan jika rezim terus bersikap abai terhadap rakyat, lama-lama rakyat bisa saja bergerak untuk menyerang rezim ini. Kita berharap hal tersebut tidak terjadi. Maka, sebelum kejenuhan itu terjadi akibat ulah pemerintah itu sendiri, baiknya segeralah bertobat dan berbenah diri. Jangan karena dibutakan oleh kekuasan politik sesaat, rezim buta juga akan penderitaan rakyat.

Malang, 25 Oktober 2017