Salus Populi Suprema Lex Osto: Tanggap Darurat di Lingkungan Mahkamah Agung

Persidangan tidak bisa dilepaskan dari tupoksi pengadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu pengadilan dengan penuh kesadaran akan tugasnya melayani para pencari keadilan juga tentu sangat memahami bagaimana bahayanya Covid-19 ini. 

Lebih lebih fakta telah membuktikan dan tidak terbantahkan bahwa virus ini menular dengan cepat.(kita faham juga bahwa tidak ada wabah itu menyebar kecuali kehendak dari Allah, namun bukankah tidak ada potensi aman. Karena penyebarannya juga terjadi karena kehendak Allah).

okeylah... kita tidak usah berdebat tentang takdir karena apabila telah dibahas tentang takdir maka diam dan menjauhlah. kita lanjut bagaimana dengan keadaan persidangan yang telah dijadwalkan sebelum tanggap darurat ini diumunkan. 

Sebenarnya saya tulis artikel ini sesaat setelah menjalankan persidangan keliling di wilayah Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, sebelum terbitnya Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selam Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020. 

SEMA tersebut menggantikan SE Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya tanggal 17 Maret 2020 yang lalu. 

Intinya hampir sama, namun ada hal yang menarik dari SEMA Nomor 01 Tahun 2020 tersebut, yakni SE tersebut mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Namun begitu saya baca SEMA tersebut, langsung saja saya edit untuk ditayangkan kepada para pembaca.

Banyak hal yang disebutkan dalam SEMA tersebut, ya poin-poin yang tersebut dalam SEMA tersebut, menimbulkan banyak penafsiran dari teman-teman aparat Pengadilan, bahkan ada yang telah mengambil tindakan dengan membuat shif-shif atau jadwal masuk kerja. 

Fokus WFH (work from home) dan asas Salus Populi Suprema Lex Esto, menghiasi sekian banyak status WA teman-teman aparatur Pengadilan. Saya kira SEMA ini dirasakan menjadi angin segar atas kekawatiran bagi teman-teman yang memiliki tempat tinggal di wilayah yang memiliki riwayat ada pasien positif COVID-19 dan meninggal. 

Rasa kawatir terhadap keselamatan diri, keluarga, adalah hal yang wajar. Lantas bagaiamana dengan pelayanan yang mesti tetap berjalan di masing-masing pengadilan? Ya, sebagian mensiasati dengan membuat jadwal masuk kerja bagi ASN dan Hakimnya, dengan tujuan agar pelayanan tetap berjalan namun terbatas.

Namun ada yang menarik dari WFH yang dibolehkan oleh Mahkamah Agung, yaitu harus mempertimbangkan: 1) Jenis perkara yang sedang ditangani, 2) jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, 3) peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, 4) Domisili Pegawai, 5) Kondisi Kesehatan Hakim dan Aparatur Peradilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, 6) Kondisi kesehatan keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan (dalam status ODP, PDP, diduga/suspected, dan dikonfirmasi/confirmed terjangkit Covid-19), 7) ibu hamil, 8) ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui, 9) Hakim dan Aparatur Peradilan yang menggunakan transportasi umum menuju kantor khususnya di wilayah JABODECITABEK, dan wilayah lain yang berdasarkan penilaian atasan atau hasil laporan kesehatan memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19, 10) waktu tempuh hakim dan Aparatur Peradilan menuju kantor, 11) riwayat perjalanan Hakim dan Aparatur Peradilan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalnder terakhir, 12) Riwayat interaksi pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir, 13) efektifitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit kerja;

Saya berpendapat bahwa memang ada peluang untuk WFH, namun syaratnya itu lo, buanyak banget yang hampir tidak mungkin dipenuhi seluruhnya, namun psatinya tidak mesti harus dipenuhi seluruhnya.