Pemerintah Berikan Solusi, Kenapa Netizen Masih Julid?

Jika sosial media diibaratkan sebagai sebuah Negara, mungkin Twitter adalah Negara dengan kebebasan berbicara sebesar-besarnya. Dengan mengecek hashtag, kita langsung tahu topik-topik apa saja yang sedang hangat dibicarakan. Berjuta-juta ocehan selalu muncul di beranda. Menariknya, warga Twitter juga punya humor yang menarik. Agaknya berbeda dengan penghuni Instagram yang cenderung 'serius' dan sulit untuk memahami mana konten bercanda dan tidak.

Saya pun juga menikmati interaksi dan keributan di Twitterland. Salah satunya pemberitaan terkait Lomba Video New Normal oleh Pemerintah. Banyak warga yang sibuk mengomentari. Menganggap tindakan pemerintah - mohon maaf- aneh?. Apalagi pada hari Minggu, 21 Juni 2020, salah satu Koran nasional juga merilis berita dengan judul '41 Dokter PPDS Terkonfirmasi Covid-19'. Belum lagi kurva Covid-19 di Indonesia terus menerus naik. Data terbaru pada tanggal 23 Juni 2020, ada 46.845 kasus Covid-19 di Indonesia terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.[1]  

Dua kejadian besar tersebut dapat menjadi indikator bahwa kondisi pandemik Covid-19 di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Jumlah tenaga medis semakin berkurang, sedangkan penderita covid terus meningkat. Pemerintah justru memberikan penyelesaian yang tidak juga menenangkan masyarakat. 

Kemendagri sebagai pelaksana lomba meminta agar semua Pemda mengikuti lomba dengan membuat video tentang protokol kesehatan dan simulasi pada setiap sektor yang dilombakan. Video-video tersebut nantinya akan digunakan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat.[2]  

Bagi saya, tentu ide tersebut sangat baik. Untuk bisa menangani wabah pandemik sebesar ini, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat secara menyeluruh agar masyarakat dapat melindungi diri dan orang-orang tersayang secara lebih mandiri. Adanya kompetisi juga memicu kontribusi ide dan karya dari masyarakat, sehingga diharapkan media sosialisasi berupa video yang digunakan lebih atraktif dan edukatif. 

Namun, apakah solusi Pemerintah ini sudah tepat? 

Dalam mata kuliah Manajemen Humas yang saya dapatkan saat kuliah dulu, Pemerintah maupun stakeholder harus benar-benar memahami bahwa seringkali ide-ide pembangunan tidak bisa diterima oleh masyarakat.  Semakin banyak masyarakat yang resisten dan semakin besar penolakan yang diberikan, tentu pembangunan tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi agen-agen pembangunan untuk memetakan masalah-masalah kehumasan dan merumuskan strategi kehumasannya. 

New Normal menjadi ide pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah dewasa ini. Namun, masih ada banyak perdebatan dari masyarakat. Pihak yang kontra menganggap bahwa Indonesia belum memenuhi persyaratan dari New Normal, sedangkan disisi lain roda ekonomi harus tetap bergerak. Sebab tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan dalam rumah. 

Pemerintah pun bergerak menyiapkan berbagai protokol agar masyarakat bisa hidup dengan gaya baru, New Normal. Untuk mulai membiasakan, sangat perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh. Terutama bagi upper class yang minim akses informasi dan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Maka bagi saya, solusi berupa sosialisasi lewat video harusnya juga bisa diimbangi dengan menyediakan tenaga kehumasan di masyarakat.   

Saya pikir, mahasiswa bisa dilibatkan menjadi tenaga humas yang benar-benar turun ke masyarakat. Menurut saya, mahasiswa adalah masyarakat terdidik yang dewasa. Meskipun tak bisa menampik, tentu ada beberapa mahasiswa yang masih belum dewasa ketika bertindak. Tapi bagi saya, tinggal diformalkan saja. Bisa lewat instrumen policy dari civitas masing-masing seperti program KKN. Sehingga ketika terjun di lapangan, mereka masih akan didampingi oleh dosen. Dengan begini maka program pembangunan tidak bergerak sendiri, tapi terintegrasi dengan institusi pendidikan.   

Mengambil peran sebagai tenaga kehumasan, tentu juga harus melibatkan ahli-ahli pada bidang ini. Mahasiswa juga butuh diberikan pelatihan dasar serta arahan makro yang jelas. Sehingga nantinya, sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini bisa sesuai dengan tujuan, yakni agar masyarakat bisa membiasakan hidup dengan protokol New Normal.  Tentunya angka Rp.168 miliar menjadi lebih 'wajar' karena bukan hanya dikeluarkan untuk pembuatan video sosialisasi saja.