Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sedang gencar-gencarnya dalam pembangunan infrastruktur. Jika dahulu pemerintah dominan dalam pembangunan infrastruktur di kota-kota besar seperti di wilayah JABODETABEK. Namun sekarang pemerintah telah mulai membangun infrastruktur di daerah-daerah. Pembangunan tersebut dapat berupa jalan, jembatan, jalan tol, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, air bersih dan masih banyak lagi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, pemerintah mengharapkan akan terjadinya pertumbuhan perekonomian di setiap daerah. Â Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan produktivitas dan perdagangan. Agar hal tersebut dapat terwujud maka pemerintah pusat sedang berusaha untuk meningkatkan ataupun memperbarui kualitas infrastruktur Indonesai saat ini.
Untuk terlaksananya pembangunan infrastruktur tersebut pastinya membutuhkan anggaran dengan jumlah yang tidak sedikit. Anggaran tersebut biasanya diberikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun jumlah anggaran yang telah diberikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sangat terbatas. Pemerintah daerah pun berusaha untuk mencari anggaran lain yaitu berupa pinjaman daerah. Dengan adanya pinjaman daerah, pemerintah daerah tidak bisa meminta anggaran saja secara langsung. Namun pemerintah daerah harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
Dengan adanya pinjaman daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang membutuhkan anggaran lebih. Pinjaman daerah dapat menjadi jalan keluar untuk daerah yang kekurangan anggaran. Namun Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Martini mengatakan hanya sedikit daerah yang memanfaatkan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Padahal anggaran pinjaman daerah tersebut telah disiapkan untuk pemerintah daerah. Hal tersebut membuat pemerintah melakukan promosi agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut juga akan berdampak positif yaitu meningkatkan perekonomian daerah-daerah yang telah memanfaatkan pinajaman tersebut dengan maksimal.
Emma juga mengatakan bahwa masih beberapa daerah saja yang dapat memanfaatakan pinjaman daerah tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Contoh daerah-daerah yang memanfaatkan pinjaman tersebut yaitu Sulawesi, Sumatra, dan Jawa. Di daerah Jawa pun yang memanfaatkan pinjaman tersebut baru Temenggung dan Bangkalan. Pinjaman tersebut mayoritas digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit dan jalan.
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) hanya menjadi alat penggerak pemerintah yang berada di bawah kementerian keuangan. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memiliki tugas untuk mendukung pemerintahan daerah untuk menggunakan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Emma juga mengatakan bahwa sampai sekarang baru 50 daerah yang menggunakan pinjaman daerah. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) juga terus menambahkan total anggaran untuk pemerintah daerah untuk pemerintah daerah yang baru ingin menggunakan pinajamn daerah.
Pinjamaan daerah ini memang telah disiapkan untuk mencari sumber anggaran alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah. Pinjaman tersebut khusunya untuk daerah yang sulit untuk mencari pinjaman komersial. Lagi pula bunga pinjaman daerah relatif lebih kecil dibandingkan dengan pinajaman komersial. Pinjaman daerah ini memang telah ditanggung anggarannya oleh pemerintah pusat.
Walaupun demikian, pinajaman daerah yang dilakukan oleh daerah-daerah pastinya memiliki batasan pinjaman. Namun batas pinajamn daerah tersebut masih ada toleransi bergantunga dengan persetujuan kementerian keuangan. Kemeterian keuangan dapat mengizinkan dikarenakan pinjaman tersebut jika dimanfaatkan dengan baik akan berdampak baik kepada perekonomian daerah tersebut.
Masih banyak daerah yang memanfaatakan pinjaman daerah karena tidak teliti dalam melakukan proses mengajuan pijaman tersebut. Pinjaman ini juga harus meminta persetujuan dari DPRD sebab jika hanya mengandalkan APBD kemungkinan besar daerah tersebut dapat tertinggal dengan daerah-daerah lain yang pembangunan infarstrukturnya lebih maju dan baik.
Walaupun demikian, pada pinjaman daerah memiliki batas maksimal anggaran. Namun pemerintah daerah juga bisa meminta toleransi batas maksimal pinjaman jika mendapat persetujuan kementrian keuangan. Sehingga pemerintah mendukung daerah-daerah yang mempunyai kemauan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Dengan adanya pinjaman daerah yang telah disediakan oleh pemerintah, untuk melakukan pembangunan infrastruktur sektor publik sangat sesuai jika mencari anggaran dengan menggunakan pinjaman daerah yang sifatnya pinjaman dalam jangka panjang.
Selain itu, infrastruktur yang dibangun juga harus melakukan pertimbangan nilai ekonomi. Sehingga dapat memberikan penghasilan dan dapat menutupi pembayaran pokok dan bunga terhadap pinjaman daerah tersebut. Dalam pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah daerah juga memerlukan pertimbangan  yang sangat teliti dalam memutuskan penggunaan dana tersebut untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.  Dengan demikian nantinya pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.
NAMA : Muhammad Rizki Saputra
