[caption id="attachment_138043" align="alignleft" width="300" caption="Ilustrasi/Admin (shutterstock)"][/caption] Sebagian pengamat memetakan preferensi politik masyarakat Indonesia ada dua kelompok besar yakni: Islam dan Nasionalis. Ada pula yang mengatakan ada tiga aliran politik yakni: santri, abangan dan priyayi (mengutip penelitian Geertz di Jawa Timur tahun 1960-an). Bung Karno pernah mengkonstatir ada tiga kelompok aliran yakni: Nasionalis, Agama dan Komunis yang kemudian disingkat menjadi Nasakom. Hari ini, bahkan sejak reformasi, saya tak percaya semua itu. Terlalu ilmiah untuk dipercaya. Saya melihat aliran politik di Indonesia ini ada dua yakni Politik Kebagian dan Politik Cari Selamat. Sinyalemen saya ini menemukan buktinya dari sikap Golkar terhadap pemerintahan SBY pasca 'pelengseran' Sri Indrawati Mulyani. Dari semula, sejak kasus bail out Century bergulir, saya tidak percaya bahwa partai-partai pengusung yang bergaris keras dalam isu Century berniat mengoreksi kebijakan pemerintah. 1. Politik Kebagian Politik kebagian adalah naluri dan motif umum setiap politisi dan partai politik. Tidak ada politik yang bebas kepentingan. Kepentingan partai politik adalah berkuasa. Sasaran utama partai politik adalah berkuasa. Jika tidak berkuasa, setidaknya bisa mempengaruhi kelompok yang sedang berkuasa dalam menentukan arah kebijakan. Namun, yang terjadi di panggung politik kita tidak demikian. Partai politik dan elit politik tidak puas dengan sekedar mempengaruhi kebijakan. Mempengaruhi kebijakan hanya bisa dilakukan apa bila menjadi bagian dari kekuasaan. Atau kalau tidak bisa menjadi bagian, maka harus kebagian. Kalau bukan kursi atau jatah kekuasaan, ya jatah fasilitas, proyek, atau tunai sekalian. Paradigma politik kebagian adalah: "tidak ada rotan, akar pun jadi". Dengan motif Politik Kebagian ini, bail out century menjadi ramai oleh karena beberapa hal: 1. ada yang belum dapat jatah, lalu terbelalak matanya melihat ternyata ada pembagian kue yang ia tak kercipratan; 2. ada yang sudah kebagian tapi merasa masih kurang porsinya sehingga ikut meributkan sabagai dalih untuk minta nambah. 2. Politik Cari Selamat Situasi pasca reformasi, setiap pihak ingin menyelamatkan diri. Menyelamatkan kekuasaan, menyelamatkan eksistensi kelompok, serta menyelamatkan harta benda. Baju reformasi adalah baju berlabel Anti KKN. Isu anti KKN ini menghawatirkan banyak pihak yang berkuasa selama Orde Baru. Makanya mereka mencari kendaraan politik untuk mengamankan diri. Inilah penyebab belum bisa dibelahnya kekuatan lama dan kekuatan reformis. Peta reformasi pun menjadi kacau. Paradigma politik cari selamat adalah: "lempar batu sembunyi tangan". Isu dilempar dan diramaikan untuk mengalihkan perhatian, sehingga pengusutan akan masalahnya terabaikan. Atau saat masalahnya mulai disentuh, dia melempar masalah kepada kelompok, orang, atau institusi yang menyoroti masalahnya. Politik Cari Selamat ini cenderung liar. Lebih liar dari Politik Kebagian. Ibarat orang yang hanyut terbawa arus maka segala apa berusaha diraih sebagai tempat bersandar atau menggelayut. Entah itu itu akar pohon, entah itu ranting yang rapuh, bahkan ekor ular berbisa yang lagi menggelayut pun diraih karena disangka temali yang bisa menyelamatkan nyawanya. Sekarang ini, Politk Cari Selamat sedang berlangsung. Cari selamat dari arus deras yang tak disangka-sangka, yang disiram oleh Susno Duadji. Tak terkecuali penguasa tertinggi Republik Indonesia pun sedang berusaha cari selamat, makanya Sri Mulyani dilempar ke Bank Dunia dengan harapan disana Sri Mulyani bisa menambatkan jangkar yang dibutuhkan kalau sewaktu-waktu arus deras sudah tak tertahankan olehnya.***
