Oleh: Muchamad Nabil Haroen* Rakyat Indonesia sudah menanti hadirnya presiden baru yang menandai dua dekade reformasi. Hadirnya wajah segar dalam panggung kekuasan negeri ini, tidak saja menjadi bagian dari dinamika politik, namun sebagai awalan untuk menguatkan kembali Indonesia sebagai bangsa dan negara. Pemilu legislatif pada 9 April 2014, membuka realitas baru tentang bagaimana harapan politik rakyat negeri ini. Hadirnya PDI Perjuangan sebagai pemenang utama, dalam balapan perolehan suara, menjadi bagian dari sirkulasi politik era reformasi. Pada awal reformasi, PDIP mendulang suara besar, dengan memainkan isu perubahan. Pada pemilu tahun ini, tagline ‘Indonesia Hebat’ disandingkan dengan figur Jokowi, meskipun tidak sesuai dengan prediksi beberapa pengamat dan lembaga survey. Jokowi Effect bertarung dengan Prabowo Effect pada kontestasi politik menjelang pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 nanti. Tentu, yang menarik untuk diperbincangkan adalah peta kekuatan partai berbasis massa Islam: PKB mendulang 9,13 persen suara, PAN 7,49 persen, PKS, 6,99 mendapatkan persen, PPP 6,7 persen. Hanya PBB yang berada di urutan buncit dengan 1,5 persen suara. Dari peta ini, PKB mendapatkan suara yang mencengangkan karena berhasil masuk dalam lima besar parpol Indonesia hasil pemilu tahun ini. Politik Santri Apa yang membuat PKB melejit sebagai parpol yang berada di barisan utama kekuatan politik Indonesia pada tahun ini? Tentu saja, hal ini layak dicermati setelah pada lima tahun sebelumnya, partai ini seolah tunduk pada hukum politik koalisi dengan penguasa. Beragam analisis telah digulirkan, dengan kerja politik caleg muda, kampanye artis, ikon Mahfud MD, Jusuf Kalla dan Rhoma Irama. Kerja politik caleg muda PKB layak diapresiasi karena menjadi mesin utama partai, meski di beberapa kondisi tidak efektif karena bertarung dengan sesama temannya. Di beberapa Daerah Pemilihan, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, caleg muda PKB sudah mulai matang dengan ide dan strategi namun tidak banyak menggarap lahan lain di luar massa kaum nahdliyyin. Kampanye artis dan tampilnya tiga figur calon presiden (dan wakil presiden) yang diajukan PKB menjelang pemilu, membuat pesan politik sampai pada konstituen. Mahfud MD menjadi representasi figur bersih, Jusuf Kalla sebagai politisi kenyang pengalaman, pengusaha dan eksekutor kebijakan, sedangkan Rhoma Irama menggarap basis massa dari grass-root di pedesaan. Namun, yang luput dari pembacaan adalah solidnya barisan ulama dan aktifis organ-organ Nahdlatul Ulama yang menjadi mesin legitimasi parpol. Beberapa ulama di NU sudah kembali ke basis politik pada awal reformasi, ketika Gus Dur dan kiai-kiai lainnya membidani lahirnya PKB. Kembalinya kiai dan pengasuh pesantren ke jantung massa PKB, juga karena partai satelit PKB, semisal Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) sudah hilang dari peredaran. Peran kiai-kiai inilah, yang menjadi instrumen penting untuk menjaga marwah politik kaum nahdliyyin. Presiden Kaum Nahdliyyin Lalu, bagaimana memainkan kekuatan politik dan basis massa nahdliyyin pada pemilihan presiden dan wakil presiden, 9 Juli mendatang? Tentu saja, memunculkan calon presiden di luar Jokowi dan Prabowo harus melalui lorong berliku. Kekuatan politik PKB—dan juga PPP—dapat digunakan sebagai amunisi untuk menghasilkan calon pemimpin yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam kaidah ushul fiqh, kepentingan rakyat menjadi panglima: Tasharruf al imam ála al raiyyah manuthun bil-mashlahah. Hal ini berarti, kemaslahatan atau kepentingan rakyat adalah acuan utama dari kebijakan para pemimpin. Calon pemimpin yang memiliki visi sesuai dengan keinginan utama dan kemaslahatan rakyat, adalah ia yang layak sebagai presiden negeri ini. Atau, dalam teori lain, pemimpin penting untuk memiliki akar menancap yang kuat (basis massa) dan ranting-ranting komunikasi dengan dunia luar yang hebat (diplomasi politik): tsabitun fil-ardh wa far’uha fis-samaa’. Inilah instrumen utama mencari calon pemimpin yang sesuai dengan kode etik politik kaum nahdliyyin. Di tengah peta pertarungan politik ini, sudah selayaknya kaum nahdliyyin mengambil peran, dengan menjadi bagian dari aktor. Bukan lagi sebagai penonton, apalagi sebagai korban dari kepentingan politik. [] *) Penulis adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat NU Pagar Nusa (Dimuat di Koran Sindo, Kamis 8 Mei 2014)
