Perubahan Kebijakan Luar Negeri Rusia terhadap Suriah

Sejak awal konflik Suriah pada tahun 2011, Rusia sebagai sekutu penting bagi Suriah telah mendukung  pemerintah  Assad  untuk  mempertahankan  rezim  Assad. Rusia telah bertindak sebagai pendukung langsung rezim Assad melalui bantuan non militer, melalui bantuan ekonomi dan militer dalam bentuk kerjasama militer. 

Namun setelah jatuhnya kota Aleppo, yang telah mewakili koalisi besar pasukan pro-rezim sejak intervensi militer Rusia pada September 2015, Rusia telah mengubah kebijakan luar negerinya dalam konflik Suriah. Rusia dengan cepat mengadakan pertemuan tripartit di Moskow yang melibatkan Turki dan Iran untuk menyepakati prinsip-prinsip perdamaian yang dikenal sebagai Deklarasi Moskow. Dari sudut pandang militer, Rusia telah memotong sejumlah besar peralatan militer dan pasukan di Suriah

Sebuah  revolusi  yang  menganggu  stabilitas  politik  di  negara-negara kawasan   Timur   Tengah   sejak   awal   tahun   2011 dikenal   dengan   Arab   Spring.  Peristiwa yang  mengakibatkan  runtuhnya  banyak  rezim berkuasa ini berawal dari Tunisia, kemudian menyebar ke Yordania, Mesir, Aljazair, Yaman,  Bahrain,  Libya   dan  Suriah.

Konflik  Suriah yang dimulai   dengan   aksi demontrasi bertujuan  untuk menurunkan  rezim Bashar  al-Assad yang  ,berujung  pada  konflik  bersenjata  antara  kelompok  pemberontak (Free  Syrian Army  dan  Syrian  National  Council/Coalition) dan  pemerintah  Suriah. Konflik Suriah memasuki tahun ke-6 dan menjadi lebih kompleks karena lebih banyak negara terlibat dan didasarkan pada kepentingan nasional mereka sendiri.Dua negara yang menentang rezim Bashar  al-Assad,  yaitu  Amerika  Serikat  dan  Turki.  Di sisi lain, rezim Bashar al-Assad memiliki tiga negara: Rusia, Cina, dan Iran.

Dari ketiga negara tersebut, Rusia yang paling aktif mendukung rezim Bashar al-Assad. Keterlibatan Rusia di Suriah tidak  terlepas dari  kepentingan  nasionalnyadi  Suriah  aspek  militer, Rusia   ingin   tetap   mempertahankan   pangkalan   militer   Rusia   yang   terletak   di pelabuhan Tartus sebagai satu-satunya pangkalan Angkatan Laut Rusia di kawasan Timur  Tengah  dan  Mediterania.  Sementara dari sisi politik, Suriah menempati posisi strategis melawan pengaruh Rusia yang semakin besar di Timur Tengah., Suriah adalah salah satu pasar terbesar Rusia di Timur Tengah, terutama untuk penjualan senjata.

Rusia  telah  memberikan dukungan  yang  luas  terhadap  rezim  Bashar al-Assad,  baik  secara  militer  maupun  non-militer. Dari  tahun  2011-2015, Rusiatelah empat  kali  menjatuhkan  veto  terhadap rancangan  resolusi Dewan  Keamanan  (DK) PBB  terkait Suriah.  Menurut Rusia, resolusi Dewan Keamanan PBB yang menangani konflik Suriah akan membuka peluang bagi pihak asing untuk campur tangan dalam konflik, yang akan melanggar kedaulatan Suriah. 

Selanjutnya,  Rusia menyalurkan bantuan  keuangan  melalui  pinjaman  uang  dan layanan  perbankan  Rusia terhadap  pemerintah  Suriah. Rusia tidak hanya memberikan dukungan non-militer, tetapi juga dukungan militer dalam bentuk kerjasama militer kepada rezim Assad. Secara  konsisten, Rusia juga telah menolak mendukung sanksi sepihak yang diberikan oleh Amerika Serikat, Uni  Eropa  dan  Liga  Arab untuk  menerapkan  embargo  senjata  dan  sanksi  ekonomi

Konflik Suriah yang terjadi sejak tahun 2011 hingga kini semakin rumit dikarenakan semakin  banyaknya  negara  lain  yang  terlibat  dalam  konflik  tersebut.  Rusia  sebagai sekutu  utama  Suriah  di  Kawasan  Timur  Tengah  telah  bertindak  dan mengarahkan politik luar negerinya menjadi direct supporter terhadap rezim Bashar al-Assad sejak konflik Suriah bergejolak pada tahun  2011  melalui  dukungan non-militer dan militer.

Dalam   bentuk   dukungan   non-militer,   Rusia   menggunakan   hak   vetonya   untuk menggagalkan resolusi kritis Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap rezim Bashar al-Assad.Dari  tahun  2011  hingga  2015,  Rusia  telah  empat  kali  menjatuhkan  veto terhadap draft rancangan  resolusi   DK  PBB  terkait  Suriah.

 Selanjutnya,  Rusia memberikan bantuan ekonomi berupa pinjaman uang dan akses layanan perbankan Rusia  terhadap  rezim  Bashar  al-Assad.  Sementara  dalam  bentuk  dukungan  militer, Rusia  telah  menjalin  kerjasama  bilateral  dengan  Suriah  dibidang  militer.  Hubungan kerjasama  militer  tersebut  ditandai  dengan  adanya  kontrak  senjata  antara  kedua negara  yang bernilai  miliaran  dollar,  pasokan  persenjataan  dan  peralatan  militer Rusia  terhadap  rezim  Bashar  al-Assad,  pengiriman  pasukan  dan  penasihat  militer Rusia  ke  Suriah  serta  perluasan  basis  militer  di  dekat  bandara  Hmeimim,  provinsi Latakia, Suriah. 

Akan tetapi, setelah koalisi besar antara pasukan pemerintah Suriah dan militer Rusia berhasil merebut kota Aleppo dan mengeluarkan kelompok oposisi dari  wilayah  tersebut  pada  akhir  tahun  2016,  pola  dari  bentuk  politik  luar  negeri Rusia  terhadap  Suriah  berubah.  Darisegi  non-militer,  Rusia  bersama  dengan  Turki dan  Iran  segera  mengadakan  pertemuan  tripartit  untuk  membahas  solusi  damai  di Suriah.  Dalam  konferensi  tersebut,  ketiga  negara  berhasil  menyepakati  sebuah perjanjian  damai  yang  disebut  Deklarasi  Moskow  yang  berisikan  kerangka  kerja untuk  mengakhiri  konflik  di  Suriah  melalui  upaya  perluasan  gencatan  senjata.