Jawatimur, Sidoarjo, Balongbendo- Sedikitnya 60 warga Desa Wonokarang, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) dikantor desa, Rabu (16/09/2020) malam.
Kegiatan ini digelar untuk merencanakan pembangunan yang akan direalisasikan di tahun 2021 yang akan datang.
Kegiatan ini dihadiri RT, RW Kartar, PKK, Gapoktan, Toga, Tomas, BPD, pihak kecamatan dan langsung dipimpin Plt Camat Balongbendo Acmad Farkan Jazuli beserta stafnya. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
Pemerintah desa akan dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19 dan pesta demokrasi Pilkada bahkan Pilkades.
Dibawah pucuk pimpinan Plt Camat Balongbendo Acmad Farkan Jazuli beserta jajarannya. Menghimbau agar tertib adminitrasi dan APBDes bisa selesai sesuai dengan siklus kalender desa.
Secara terpisah, Plt Camat Balongbendo Acmad Farkan Jazuli, menegaskan saya menginginkan untuk Kecamatan Balongbendo, terkait adminitrasi pemerintah desa ini agar dipatuhi sesuai dengan kalender desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," tegasnya, Rabu (17/09/2020).
Menurut Farkan, karena apa, kita akan menjelang Pilkada dan Pilkades. Jadi, APBDes harus bisa selesai sebelum itu (Pilkada dan Pilkades)," keluhnya.
Sedangkan musibah pandemi Covid-19 belum ada kepastian kapan segera berakhir.
Farkan menambahkan, "Untuk anggaran Covid-19 tahun 2021 perlu dianggarkan lagi, kalau itu memungkinkan. Dalam artian pandemi belum selesai, harapan saya tetap ada. Karena apa, karena itu harus ditangani secara Urgent pandemi ini," pungkasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Pj Kades Wonokarang R Bambang Hery Poerwanto selama ini dana desa difokuskan kepada penangan Covid-19, bantuan BLT dan padat karya tunai.
" Jadi, kita lihat pagu anggaran kita dulu.
Mencukupi atau tidak," tuturnya.
Selain itu, " untuk usulan Musdus di 3 Dusun Wonokarang, Wonokoyo dan Karangwungu kita tampung dan kita pilah mana yang menjadi skala prioritas," ungkapnya.
Bambang menginginkan agar semua ini bisa berjalan berdasarkan atas azas kebutuhan bukan azas keinginan semata. Juga bisa bekerja sama yang baik antar lembaga desa yang ada dengan pemdes. Musyawarah mufakat kita kedepankan," pungkasnya. (MZH)
