Sejarah Singkat Pariwisata Nusantara (Sulawesi Selatan)

Perhatian pemerintah tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Wakil Presiden RI (Moh. Hatta) tentang pendirian suatu badan yang bertugas untuk melanjutkan perusahaan hotel bekas milik Belanda. Badan ini bernama HONET (Hotel National & Tourism). Semua hotel yang berada di bawah manajemen HONET diganti namanya menjadi Hotel Merdeka. 

Dengan adanya perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) pada tahun 1949 dimana menurut perjanjian itu semua harta kekayaan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Karena itu HONET dibubarkan dan dibentuklah satu--satunya badan hukum milik Indonesia sendiri yang bergerak dalam bidang pariwisata, yaitu NV HONET. 

Pada tahun 1953 dibentuk organisasi perhotelan, bernama Serikat Gabungan Hotel dan Tourism Indonesia (SerGaHTI). Namun badan ini tidak berlangsung lama karena tidak terlihat adanya kemungkinan penerobosan peraturan pengendalian harga.

Setelah berlangsungnya konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, arus wisatawan ke Indonesia tambah meningkat. Hal ini mendorong pemikiran untuk membina dan mengembangkan kepariwisataan hingga lahirlah Yayasan Tourisme Indonesia (YTI), dengan tujuan utama untuk menghidupkan industri pariwisata secaara lebih efektif yang memberikan arti dalam perekonomian Indonesia. 

Walaupun yayasan ini bersifat non komersial, namun cita-citanya adalah menjadikan pariwisata suatu industry yang berdiri sendiri dan dapat mendukung perekonomian pada umumnya. Pada tahun 1957, tepatnya tanggal 12-14 Januari 1957 atas anjuran pemerintah, (YTI) menyelenggarakan kongres kepariwisataan yang disebut Musyawarah Nasional Tourisme I ( MUNAS Tourisme I). 

Dalam musyawarah ini lahirlah suatu badan tunggal, yaitu satu-satunya badan yang bertanggung jawab tentang pengembangan kepariwisataan di Indonesia, bernama "Dewan Tourisme Indonesia (DTI)" dengan surat keputusan menteri perhubungan RI. No. H2/2/21 tanggal 8 April 1957. Isi ketetapannya, yaitu:

• Mengakui dan mengesahkan Dewan Tourisme Indonesia sebagai satu- satunya badan sentral yang bersifat non-komersial dan bertindak sebagai wakil dari badan-badan/ lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan di daerah untuk membantu dan mendampingi pemerintah dalam menunaikan tugasnya guna mengurus tourisme pada umumnya di Indonesia.
• Tugas    Dewan    Tourisme     Indonesia    dalam    garis    besarnya,    yaitu melaksanakan    tugas    tourisme    dalam    lapangan    masyarakat    dengan pengusaha-pengusaha yang berkepentingan dalam industri tourisme dengan ketentuan bahwa semua hal yang bersangkutan dengan badan- badan pemerintah harus disalurkan melalui Kementerian Perhubungan.

Pada permulaan tahun 1958, DTI mengadakan Musyawarah Tourisme ke II di Tretes, yaitu tanggal 12-14 Juni 1958. Salah satu pembahasan adalah soal keuangan untuk kegiatan DTI guna membiayai perusahaan-perusahaan yang beru diambil alih supaya berfungsi sebagaimana mestinya. Pimpinan musyawarah berpendapat bahwa sifat Non-komersial tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu wadah ini harus segera dapat diswastakan. 

Dalam musyawarah ini pula tourisme disepakati disebut sebagai Dharmawisata dan untuk kegiatan kegiatan rekreasi di dalam atau ke luar negri disebut Pariwisata. Pada tahun 1961, dilaksanakan MUNAS ke-3, tepatnya tanggal 3-4 Agustus. 

Adapun salah satu keputusannya yaitu Dewan Tourisme Indonesia (DTI) berubah menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI). Dan sebagai lembaga resmi terakhir sebelum Indonesia memasuki babak baru dalam kepariwisataan dibentuk pada tahun 1967 dengan nama Lembaga Pariwisata Nasional (LPN). 

Perusahaan penerbangan domestik mulai beroperasi serta mulai meningkatkan mutu pelayanan, pengusaha travel agent mulai membuka operasi tournya di dalam maupun di luar negeri yang diikuti dengan bertambah banyaknya wisatawan asing yang datang berkunjung ke Indonesia. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Pariwisata di Sulawesi Selatan