Pak Kiai berorasi dengan lantang di atas  mimbar pesantren, "Jika pesantren dituduh jadi sarang teroris, apakah  mereka mau kalau kita bilang bahwa SMP dan SMU itu sarang koruptor?"
Gemuruh. Orasi Kiai mendapat aplaus dari para santri dan hadirin.
Momen ini terjadi saat isu terorisme dari pesantren mencuat sejak  beberapa tahun silam. Buntutnya banyak santri dan tokoh pesantren  ditangkapi karena tuduhan berbuat makar.
Teror meninggalkan jejak kengerian dan rasa takut dalam benak  masyarakat. Tak jarang banyak orang tak bersalah harus meregang nyawa  menjadi korban. Meski teror sebegitu mengerikannya, korupsi tidak kalah  bahaya dibanding terorisme. Korupsi merusak pola pikir dan membuat hati  seseorang diselubungi pekatnya niat jahat.
Kita sepakat bahwa kondisi negara sedang limbung digerogoti korupsi.  Biang korupsi ada di mana-mana, termasuk di pemerintahan. Pengusaha dan  masyarakat awam pun ikut terlibat, menyuburkan lingkaran korupsi jadi  bulatan tak berujung. Kita sama-sama tahu lah, praktek rasuah ini masih  jamak kita temui di sekeliling kita dari oknum polisi, pejabat kantor  kelurahan hingga para elit di gedung parlemen.
Dari mana para koruptor ini berasal? Ya, mayoritas dari mereka  dulunya mengecap bangku sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian  Pendidikan. Berarti sistem pendidikan kita gagal mencetak orang-orang  baik, malah menelurkan koruptor. Memang tidak semua alumni sekolah jadi  para bedebah, masih ada yang jadi orang baik. Tapi mereka koruptor  tengik ini menguasai pos-pos penting di negara kita sehingga semuanya  terhisap dalam kubangan dosa ini.
Wajar saja Pak Kiai tadi berang atas tuduhan teroris tak berdasar  itu. Padahal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sudah ada sejak  Indonesia belum merdeka malah sebenarnya terbilang 'lebih sukses'  dibanding sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah lewat  kementerian pendidikan. Masih banyak pesantren yang tidak mengikuti  kurikulum pemerintah dan menerapkan silabus sendiri. Kalaupun ikut  kurikulum nasional, biasanya ada pelajaran tambahan lagi sesuai dengan  identitas pesantren. Biaya operasional pun pesantren memperolehnya  secara mandiri, tidak menyusu kepada anggaran belanja negara.
Salahnya menteri Pendidikan? Tidak sepenuhnya.
Setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, kita selalu  berputar pada masalah pendidikan Indonesia seperti tak kunjung habis.  Problematika ini laksana simbol kuno Ouroboros yang menggambarkan ular  melingkar memakan ekornya sendiri. Tak berujung.
Masalah pendidikan memang bukanlah remeh temeh. Problem pendidikan di  negara kita adalah sebuah urusan yang terpaut dengan keberlangsungan  Indonesia itu sendiri. Isu pemerataan pendidikan, kesejahteraan dan  kualitas guru, fasilitas dan infrastruktur adalah kemuskilan yang tak  ada habisnya.
Sepenuhnya tidak salah jika pemerintah berfokus pada lembaga sekolah  dan segala sistem pengajaran yang menjelimet itu. Karena pengajaran di  sekolah adalah salah satu bagian penting dari pendidikan yaitu  menekankan pada pengetahuan dan keterampilan. Sekolah lewat kurikulumnya  juga sudah berupaya mendidik berbagai aspek lainnya seperti iman,  takwa, budi pekerti, kesehatan jasmani dan rohani. Tapi harus diakui  porsi aspek-aspek pendidikan lain itu porsinya sangat minim, tak sebesar  pengetahuan dan intelektual.
