Bangsa Indonesia akan ambruk dengan ide-ide pemborosan --- apabila tidak secara sistematis dan keras membasmi Korupsi --- kerusakan moral makin menggelora, usaha dan upaya yang krusial mengulur-ulur waktu, sehingga memboroskan pula waktu, pikiran dan enerji nasional.
Menyaksikan performance Manajemen Pemerintahan dan Birokrasi Indonesia, maka ke depan terlihat beberapa Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) --- rendahnya kemampuan mengatasi Kemiskinan, Pengangguran, Kedaulatan Pangan, dan Kedaulatan Negara. Rendahnya kemampuan itu berpusat pada pengembangan Investasi, Kebijakan Fiskal (APBN) dan Partisipasi Sosial (Social Power).
Performance Pemerintahan dan Birokrasi harus dijuruskan pada Reformasi yang radikal sampai 2014, harus tuntas --- agar secara operasional manajemen di masa mendatang benar-benar bisa fokus mengatasi ATHGÂ yang nyata itu.
 Bagi politisi di pemerintahan dan di dalam Lembaga-lembaga Negara, kini janganlah melihat kepentingan kelanggengan kekuasaan semata --- tetapi bagaimana kesinambungan politik yang menjamin terlaksananya tujuan konstitusi : Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat.
Kapasitas Sumber Daya yang telah riil harus sepenuhnya ditujukan untuk investasi yang difokuskan untuk mengatasi kemiskinan, Kesempatan Kerja, dan Kedaulatan Pangan --- yang berarti pula memperkuat ketahanan Kedaulatan Negara.
Kebijakan Fiskal harus menitik beratkan pada menggerakkan kapasitas ekonomi yang terpasang --- sedang investasi dititik beratkan pada infra struktur dan Sektor Pertanian dan Industri Pertanian. Efisiensi linkage pertumbuhan industi baik pendekatan ke hulu maupun ke hilir. Setiap kemampuan dana Pemerintah dan Swasta harus ditujukan pada pertumbuhan pada investasi, belanja Negara, dan pendapatan masyarakat (yang memelihara daya beli mereka)
Tiap Rupiah yang dikuasai Pemerintah kini harus benar-benar dianggarkan dan dibelanjakan dengan hemat dan cermat --- tidak bisa lain. Anggaran Belanja Negara harus diperkirakan mempunyai Efek Multiplier yang menggairahkan pendapatan masyarakat --- yang dituju daya beli masyarakat yang mendorong fungsi konsumsi.
Lantas bagaimana tingkat Inflasi ? Efisiensi pemungutan pajak harus dikendalikan, saat ini banyak volume pemungutan tersendat di titik pemungutan --- kalau volume itu dapat diatur oleh pemerintah dalam rangka penurunan suku bunga --- bagus. Tetapi itu disinyalir menjadi peluang koruptif di titik pemungutan, dan peredaran di masyarakat bersifat inflatoir.
Kalau Belanja Negara dan kebijakan fiskal serta moneter dapat sinkron, akan dicapai efisiensi pembelanjaan --- di pemerintah dan masyarakat, maka inflasi bisa dikendalikan --- dan suku bunga bisa lebih rendah untuk mendorong Sektor Riil.
Reformasi Birokrasi harus digerakkan dengan sistematis --- agar terkesan tindakan supervisi yang keras dari hirarchi lebih tinggi. Kenaikan Gaji PNS dan TNI/Polri harus di-ikuti tindakan disipliner yang tegas --- hukuman administratif segera diberlakukan kepada dua tiga tingkat organisasi --- apabila terdapat penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, suap menyuap, dan penghambatan administrasi. Performance setiap PNS dan TNI/Polri harus diawasi. Untuk menciptakan sistem ekonomi yang berbiaya rendah --- agar daya saing Indonesia meningkat dan kondusif untuk investasi.
Semua organisasi pemerintahan dan birokrasi melakukan penghematan dengan cermat --- setiap organisasi agar menggerakkan pola hidup sederhana --- yang secara sosial akan tercermin dalam sikap dan perlakuan tehadap sumber-sumber daya.