Keluarnya Ahok dari Gerindra bukan saja membuat banyak pihak terkejut. Para politisi senior pun mulai berbicara apa yang terjadi setelah Ahok mundur dari Gerindra. Info yang beredar adalah situasi politik di negeri ini kembali memanas.
Kini rakyat terbelah dalam 2 sikap. Tetap setuju dengan pilkada langsung yang menghabiskan uang negara trilyunan rupiah berikut kelengkapan paket kecurangan dari KPU dan para kandidat yang tentu saja mencederai demokrasi itu sendiri, atau rakyat menyerahkan pemilihan Kepala Daerah yang merupakan representasi dari pemilihan oleh rakyat itu sendiri melalui wakil mereka di Parlemen.
Mereka yang diparlemen tentu saja akan menyambut baik keputusan ini, sebab bola panas sekarang ada di Parlemen. Mereka yang menjadi kepala daerah mesti lah orang-orang yang juga punya 'kaki' di Parlemen, agar keputusan-keputusan strategis kepala daerah dapat diakomodir. Fungsi Anggaran DPRD pun akan menguat. Pergulatan politik di Parlemen akan memanas. Inilah dunia. Inilah politik.
Ahok tentu saja enggan untuk tunduk dengan DPRD, sebab posisi DPRD yang merupakan representasi dari Rakyat akan menguat pasti. Ini tentu kiamat bagi kepala daerah. Tapi bagi kepala daerah yang sadar akan fungsinya, ini adalah momen untuk berpihak total kepada kepentingan rakyat. Dari 524 kepala daerah kota kabupaten, 318 orang positif terjerat korupsi, atau hampir 60% lebih (JPPN, 11 September 2014), jumlah ini tentu saja membuat rakyat banyak berfikir ulang, termasuk mereka yang di parlemen, apakah Pilkada selama ini efektif dan menguntungkan rakyat? Apakah kepala daerah yang mereka pilih ini berpihak kepada kepentingan rakyat?
Tentu saja hal ini membawa bola salju besar bagi politik di negeri ini, yang jelas, salah satu asas fundamental demokrasi sedang diuji. Sikap Ahok yang berani keluar dari Gerindra, tentu saja akan membuat para petinggi Partai kian merapat. Ke depannya, situasi negeri ini dalam 1-2 bulan akan memanas, perdebatan akan semakin alot. Baik di dalam atau di luar Parlemen.
Pihak Mendagri sendiri tentu saja akan mengkaji ini lebih dalam, dan tentu saja, situasi politik dalam 3-5 tahun ini akan kian rumit dan memanas. Kita tinggal melihat saja sebagai rakyat kecil. Manakah pemimpin yang benar-benar tulus dari dalam hati untuk rakyatnya, mana yang hanya bersandiwara palsu mengangkat tiras penjualan dirinya tinggi-tinggi.
Pada akhirnya rakyat lah yang kini akan menilai, situasi Ibukota tentu akan berpengaruh atas pengunduran Ahok dari Gerindra. Sikap-sikap kelompok yang menolak Ahok tentu saja akan semakin berani, karena Ahok boleh dikatakan tidak punya 'becking' lagi. Rakyat Ibukota yang sudah jengah melihat tingkah polah Ahok yang dituduh mereka arogan akan menemukan momentumnya setelah tanggal 10 September 2014 kemarin.
Kini hari-hari Ahok akan kian terjal, dan warga Ibukota akan mempertontonkan ketidaksenangan mereka kepada sikap-sikap Ahok dengan lebih berani, setelah ia mundur dari Gerindra.
Apakah ini akan benar-benar terjadi?
Waktulah yang menjawabnya.
Mungkin saja inilah yang dikatakan dimulainya Goro-goro, sesuai ramalan Raja Jayabaya.
Kita lihat saja panggung sandiwara di episode setelah tanggal 11 September 2014 ini.
