Mohon tunggu...
Mutiara Janatus
Mutiara Janatus Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Hallo Everyone.. terimakasih telah berkunjung ke profile saya xoxo

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud & Agama

Mengkaji Aturan dalam UU Ketenagakerjaan yang Merugikan Buruh

18 Oktober 2021   19:56 Diperbarui: 18 Oktober 2021   20:07 167 1 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia telah mengkaji terkait salinan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 klaster ketenagakerjaan,khususnya yang dapat merugikan buruh.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal sedikitnya ada 5 UU Cipta Kerja dari klaster ketenagakerjaan yang merugikan buruh, antara lain :

1. Kebijakan pengupahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja mengarah  kepada sistem upah murah. UU Cipta Kerja menyelipkan Pasal 88C ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Gubernur "dapat" menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu. Frasa "dapat" dalam ketentuan ini sangat merugikan buruh karena penetapan UMK sifatnya menjadi tidak wajib dan dapat berdampak pada kesejahteraan buruh.

UU Cipta Kerja juga menghapus pasal 89 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yanga mengakibatkan Upah Minimum berdasarkan sektor (UMSK/UMSP) pada wilayah profinsi , kabupaten/ kota dihapus.

Dihapusnya upah minimum sektoral juga berdampak uruk bagi buruh. Hal ini  menjadikan sektor industry di bidang  otomotif dan pertambangan memiliki nilai upah minimum yang sama dengan industri di bidang tekstil dan makanan.

2. Dihapusnya batas waktu hubungan kerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berpeluang menyebabkan status buruh akan terus menjadi PKWT selamanya. Dalam kasus ini UU Cipta Kerja menghapus batas waktu PKWT yang diatur sebelumnya dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Dengan dihapusnya batas waktu ini pemberi kerja dapat mengontrak buruh dengan mekanisme PKWT secara terus menerus.

Dengan demikian buruh dengan status PKWT dapat dikontrak seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT).

Dalam UU Ketenagakerjaan buruh berstatus PKWT dibatasi maksimal waktu 5 tahun dengan 3 periode kontrak. Mengacu pada ketentuan tersebut setelah menjalani kontrak yang ditentukan, buruh PKWT yang bersangkutan berpeluang diangkat menjadi buruh tetap (PKWTT). Tapi semua peluang peralihan itu dihilangkan UU Cipta Kerja.

3. Dihapusnya Pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan oleh UU Cipta Kerja. Hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya lagi batasan pekerjaan yang dapat di-outsourcing. UU Cipta Kerja juga menghapus 5 jenis pekerjaan yang terdapat pada pasal 66 yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing yakni cleaning service, catering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan. Artinya seluruh jenis pekerjaan dapat di-outsourcing baik yang sifatnya pekerjaan penunjang dan utama.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal : "Praktik outsourcing selama ini membuat buruh tidak memiliki kejelasan terhadap upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaan. Perusahaan outsourcing kerap tidak bertanggung jawab terhadap masa depan buruhnya. Mereka terkesan hanya sekedar mengejar success fee atau ongkos yang diterima dari perusahaan pengguna (user) dari setiap buruh yang disalurkan."

4. Pemangkasan jumlah kompensasi pesangon bagi buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) . Dari UU Cipta Kerja bisa dihitung jumlah kompensasi pesangon yang diterima buruh yang semula berjumlah 32 menjadi 25 bulan upah. Adapun dari 25 bulan menjadi 19 bulan upah yang diterima buruh .Dan sisanya 6 bulan dari BPJS Ketenagakerjaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud & Agama Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud & Agama Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan