Mohon tunggu...
Mustafa Afif Abd
Mustafa Afif Abd Mohon Tunggu... Berimajinasi. Bernarasi. Berbagi.

| kuli besi tua | penyuka MU & Real Madrid | twitter : @mustafa_afif |

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Menguatnya "Oposisi Jalanan" Lima Tahun ke Depan

6 Oktober 2019   20:31 Diperbarui: 9 Oktober 2019   03:08 0 5 2 Mohon Tunggu...
Menguatnya "Oposisi Jalanan" Lima Tahun ke Depan
Ribuan mahasiswa memadati Jalan Gerbang Pemuda menuju depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (30/9/2019)). Aksi mahasiswa ini untuk mendesak DPR membatalkan revisi UU KUHP dan UU KPK. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama)

Konstelasi perpolitikan nasional hampir selesai. Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah dipastikan. Pasangan Jokowi-Maruf, sebagai pemenang Pilpres 2019, tinggal menunggu pelantikan. 

Para penguasa di Senayan juga telah ditentukan ketika Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD terpilih melalui mekanisme politik yang relatif tidak terlalu gaduh sebagaimana eskalasi politik yang terjadi pada periode sebelumnya.

Artinya, lembaga eksekutif dan legislatif sudah hampir rampung. Rakyat tinggal menunggu kepastian siapa-siapa yang akan menduduki posisi Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri, dan akan diumumkan setelah Jokowi-Maruf resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan.

Rakyat hanya bisa penasaran apakah Jokowi-Maruf akan mempergunakan komposisi berdasarkan asas profesionalitas.

Kebutuhan sosok yang tepat untuk membangun dan memajukan bangsa serta memenuhi janji-janji politiknya, atau sebatas mengakomodasi keinginan partai koalisi (bahkan mungkin partai oposisi sebagaimana kabar yang berhembus akhir-akhir ini). 

Semuanya adalah hak prerogatif Presiden, yang pada pelaksanaannya hampir selalu tak bisa dilepaskan dari peran para pembisik (semi-prerogatif).

Namun, kekhawatiran kemudian muncul ketika banyak pihak menduga, bahwa negara ini akan dijalankan dengan cara yang tidak menarik dan tidak asik karena partai koalisi pendukung pemerintah yang sangat dominan di parlemen. 

Padahal, parlemen seharusnya menjadi tempat para oposisi untuk melakukan kritik, kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.

Seperti kita tahu, Ketua DPR akhirnya dijabat oleh Puan Maharani dari PDI-P yang menjadi pengusung dan pendukung utama Jokowi. 

Sementara Ketua MPR, yang awalnya diincar oleh Gerindra, ternyata "diberikan" kepada Bambang Soesatyo dari Golkar, juga partai pengusung dan pendukung Jokowi.

Tak jauh berbeda dengan keduanya, Ketua DPD juga dipegang oleh Lanyalla Matalitti. Sosok kontroversial yang mbalelo terhadap Gerindra lalu menjadi pendukung Jokowi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3