Mohon tunggu...
Mustafa Afif Abd
Mustafa Afif Abd Mohon Tunggu... Berimajinasi. Bernarasi. Berbagi.

| kuli besi tua | penyuka MU & Real Madrid | twitter : @mustafa_afif | niatkan ibadah, seluruhnya |

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Rokok, Konsumsi Ditekan tapi Pajaknya Doyan!

28 September 2019   14:09 Diperbarui: 28 September 2019   15:17 0 1 0 Mohon Tunggu...
Rokok, Konsumsi Ditekan tapi Pajaknya Doyan!
ilustrasi rokok. (shutterstock)

"Kita semua akhirnya memutuskan untuk kenaikan cukai rokok ditetapkan sebesar 23 persen dan kenaikan harga jual eceran nya menjadi 35 persen," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/9).

Akhirnya, pemerintah secara resmi menaikkan cukai rokok sekaligus harga ecerannya. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai tahun depan, 2020. 

Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini sebagai cara untuk menekan prevalensi perokok yang terus meningkat, menekan tumbuhnya industri rokok ilegal, dan sebagai bentuk kepedulian terhadap para petani, karena dengan itu, harga tembakau akan lebih mahal. Namun di atas semua itu, alasan kesehatan tetaplah menjadi poin yang paling dipertimbangkan.

Masalahnya, soal kesehatan dan rokok itu bukan persoalan sederhana bagi bangsa ini. Kebijakan soal rokok, sekecil apapun, akan memberikan dampak pada perekonomian, baik pada tataran makro maupun mikro. Rokok telah menjadi industri besar yang selama puluhan tahun telah banyak memberikan cerita, bagi bangsa ini. 

Hal itulah yang menyebabkan persoalan rokok menjadi tidak pernah sederhana: ada banyak faktor, pertimbangan, serta kepentingan yang bermain di belakangnya.

Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan alasan dan penjelasan kenaikan cukai dan harga eceran ini karena tidak pernah dibuka secara terang benderang alasan dan urgensinya kepada publik. Hal ini menyebabkan industri rokok ketar-ketir karena merasa sedang dibunuh pelan-pelan oleh pemerintah. 

Roy Salam, Direkrut Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), termasuk salah satu yang mengkritisi kebijakan ini karena selain tidak jelas alasannya, pemerintah dianggap hanya untuk kejar setoran yang dipatok sebesar 180,5 triliun. 

Artinya, selama ini pemerintah menunjukkan sikap "memusuhi" rokok karena alasan kesehatan, sementara pajaknya diharapkan habis-habisan. Konsumsi ingin ditekan, sementara pajaknya doyan dimakan untuk pembangunan, bahkan untuk menalangi kerugian yang diderita oleh BPJS. 

Wajar kalau digunakan untuk nalangin BPJS, kan, yang menjadi penyebab utama mereka sakit adalah rokok, kelit sebagian orang. Ini kalimat terasa janggal, sebab soal kesehatan itu bergantung pada pola hidup yang dijalankan, dan rokok menjadi bagian di dalamnya. 

Kebiasaan minum beralkohol, soda, makan mie instan, makan yang manis-manis, kurangnya olahraga, dll adalah penyebab penyakit. Jangan jadikan rokok sebagai satu-satunya alasan. Kacau!

Katanya, kenaikan ini juga untuk petani. Tapi yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan realita. Di Pamekasan, Madura, rakyat berbondong-bondong selama berhari-hari melakukan demontrasi dan menggeruduk Bupatinya karena harga tembakau yang hancur lebur. 

Petani yang merawat tembakau tiap hari dengan modal pinjaman, harus kecewa ketika harga tembakau tak sesuai harapan. Hal ini terjadi dimana-mana, meski tak berakhir dengan demo seperti yang terjadi di Pamekasan.

Artinya? Kenaikan yang dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan petani berbanding terbalik dengan realitas di lapangan karena memang, persoalan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. 

Setinggi apapun kebijakan yang dibuat, pendapatan petani tetap rendah dan bertahun-tahun mereka kecewa dengan itu, apalagi bagi masyarakat Madura yang menggantungkan salah satu pendapatan dalam hidupnya pada tembakau, sebagai pohon emas. Apa yang dilakukan pemerintah untuk hal ini?

Rokok, mulai dari industri, pedagang, petani, hingga para perokoknya, mestinya "dihargai". Mereka sudah cukup sabar menghadapi kebijakan pemerintah yang selalu berkelit atas nama kesehatan, namun secara ekonomi diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang besar terhadap penerimaan negara. 

Mereka juga sudah cukup sabar untuk mengikuti aturan soal tempat-tempat dimana merokok tidak diperbolehkan. Kalau aturan itu tidak jalan, silahkan bertanya pada para penegak aturan tersebut, yang mungkin saja, rata-rata dari mereka adalah perokok juga. 

Kalau kemudian tingkat prevalensi semakin tinggi, tidak bijak juga kalau hanya menyalahkan rokok, tapi salahkan juga penegak undang-undang yang tidak bekerja, hanya santai minum kopi sambil rokoan itu.

Oke, kita bicara kesehatan. Tapi, ini benar-benar soal kesehatan, gak, sih? Apa ada unsur klasik yang tak pernah damai, soal "perang bisnis" antara industri rokok versus industri farmasi? 

Ini bukan hoaks, tapi kajiannya sudah bisa dibaca dimana-mana. Kedua industri itu kerap kali mempergunakan cara-cara kelas tinggi, hingga mempergunakan orang-orang "tinggi" melalui kebijakan. Alasan kesehatan selalu menjadi sisi psikologis menakutkan karena semua orang ingin sehat, minimalnya tidak sakit.

Tapi, kalau berbicara soal kesehatan, pada satu sisi saya percaya terhadap ketidak-baikan rokok, aktif maupun pasif. Namanya juga asap, pasti tidak baik untuk kesehatan sebagaimana asap polusi di kota-kota atau pembakaran lainnya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
KONTEN MENARIK LAINNYA
x