Pilgub DKI, Pertarungan Kekuatan, Politik Uang dan Isu SARA

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sangat menarik karena akan bertarung tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Basuki T. Purnama berpasangan Jarot Saiful Hidayat, Agus Yudhoyono berpasangan Sylviana Murni dan Anies Baswedan berpasangan Sandiaga Uno.

Ketiga calon gubernur dan wakil gubernur DKI 2017 dicalonkan oleh tiga penggawa di negeri ini yaitu Megawati Soekarno Putri, Presiden RI ke-5, yang juga ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencalonkan Basuki T. Purnama - Jarot Saiful Hidayat,  

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6, yang juga ketua umum Partai Demokrat mencalonkan Agus Yudhoyono – Sylviana Murni, sedan Prabowo Subianto, mantan calon Presiden RI, ketua umum Partai Gerindra, mencalonkan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Dengan demikian yang bertarung dalam pilgub DKI Jakarta bukan saja tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang dikemukakan di atas, tetapi tiga tokoh nasional yang berpengaruh di negeri ini yaitu Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto serta partai-partai politik yang menjadi pengusung masing-masing pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 serta para relawan.

Pertarungan Kekuatan

DKI Jakarta adalah etalase Indonesia dan dunia, karena sebagai ibukota negara republik Indonesia,  pusat pemerintahan, pusat ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta menjadi pusat pertarungan kekuatan politik dan pemodal untuk menguasai sumber daya politik dan  ekonomi,  sebab siapa yang memenangkan pilgub DKI Jakarta, banyak yang mengatakan bahwa telah menguasai 60 persen Indonesia, dan berpotensi menjadi Presiden RI seperti Jokowi.    

Untuk memenangkan pertarungan, sudah jamak dilakukan oleh mereka yang bertarung, melakukan berbagai strategi dan taktik.

Pertama, politik uang hampir pasti dimainkan.  Itu sebabnya, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo sudah mengingatkan KPU, Bawaslu dan Polri untuk mewaspadai dan mencegah dilakukannya politik uang dalam pilkada serentak tahun 2017.  Peringatan tersebut berlaku dalam pilgub DKI Jakarta. 

Kita patut apresiasi pernyataan Mendagri itu, tetapi tidak mudah dicegah politik uang karena sebagai strategi dan modus untuk memenangkan pilgu yang amat penting sebagai pintu untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilihan legislatif dan Presiden tahun 2019. 

Oleh karena itu, partisipasi tokoh masyarakat dan agama serta semua masyarakat madani (civil society) amat diperlukan untuk melawan politik uang dalam pilgub DKI Jakarta.