Hari Minggu, 31 Januari 2016, para aktivis 77/78 dari Kampus Kuning berolah raga di Gelora Bung Karno (GBK). Mereka yang berolah raga dengan jalan kaki mengelilingi GBK bersama masyarakat luas yaitu Soekotjo Soeparto, Musfihin Dahlan, Musni Umar, Krishnan Moeljono, Deny Agusta dan Evert Matulessy.
Salah satu topik aktual yang diperbincangkan pada saat jalan kaki bareng ialah sinyalemen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai mencium beredarnya “politik uang” menjelang pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) partai Golkar.
Setidaknya ada lima alasan, tidak boleh ada politik uang dalam pemilihan ketua umum partai Golkar dan partai politik lainnya. Pertama, partai Golkar dan partai politik lain adalah institusi demokrasi yang amat penting. Kalau mau membangun demokrasi yang bersih, maka mereka yang dipilih menjadi ketua umum harus dicegah sejak awal tidak melakukan politik uang.
Kedua, partai Golkar dan partai politik lain adalah sumber rekrutmen kader. Kalau ketua umumnya dipilih dari hasil politik uang, maka sulit diharapkan menghasilkan kader yang bersih dari korupsi karena harus menyetor uang kepada ketua umumnya yang telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memenangkan pertarungan perebutan ketua umum.
Ketiga, ketua umum partai politik yang dipilih dalam Munas atau Munaslub hanya mereka yang mempunyai uang banyak. Pada hal yang mempunyai uang banyak, belum tentu kapabel, mempunyai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT). Kalau memilih pemimpin partai politik yang tidak mempunyai PDLT, maka pada hakikatnya yang rugi adalah negara dan seluruh bangsa Indonesia, karena pemimpin partai politik adalah calon pemimpin bangsa dan negara. Selain itu, ketua umum partai politik adalah yang akan memilih dan mengusulkan calon menteri kepada Presiden. Mereka yang diusulkan untuk menjadi menteri bukan yang terbaik, tetapi yang bisa menyetor uang dan berpotensi menghasilkan uang untuk ketua umum dan partai politik.
Keempat, mereka yang potensial dan bercita-cita menjadi pemimpin partai politik terpaksa harus korupsi karena untuk dipilih menjadi ketua umum harus melakukan politik uang.
Kelima, mereka yang hebat, cerdas, bersih, berpengalaman serta memiliki PDLT tertutup kemungkinan menjadi pemimpin partai politik dan pemimpin bangsa dan negara, karena hanya mereka yang kaya raya dan bisa melakukan politik uang yang akan dipilih menjadi ketua umum partai politik.
KPK Harus Turun Tangan
Untuk mencegah terus merajalelanya korupsi di Indonesia, maka partai politik harus dibenahi. Pembenahan partai politik dimulai dengan mencegah tidak ada politik uang dalam pemilihan ketua umum partai politik.
Oleh karena itu, dalam rangka musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) partai Golkar yang rencananya dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan (6-7 Juni 2016), maka dari sekarang sampai pelaksanaan Munaslub partai Golkar, KPK harus turun tangan dengan mulai memonitor semua calon yang akan bertarung dalam pemilihan ketua umum partai Golkar untuk mencegah mereka tidak melakukan politik uang.
Kalau ada indikasi kuat seorang calon ketua umum melakukan politik uang, maka calon tersebut harus diumumkan ke publik dan di diskualifikasi pencalonannya.
