![[Sebuah Catatan] 4 Tahun di Kompasiana - Semua karena AnugerahNya](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/03/02/logo-65e26ad3c57afb5db1095702.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related){kind=logo}
Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat akhirnya memutuskan rekomendasi dari PDIP. Itu artinya mereka tidak lagi membawa nama atau embel-embel PDIP di Pilkada yang akan berlangsung sebentar lagi.
Publik kemudian mengaitkan langkah itu berawal dari pernyataan Puan Maharani yang kontroversial.
Sebelumnya, Puan Maharani diketahui telah keseleo lidahnya entah disengaja atau tidak dengan mengatakan sebuah harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Kalau disengaja berbahaya, tidak disengaja juga sama-sama bahayanya karena publik mendengar apa yang didengar bukan apa yang dimaksud hati.
Pernyataan dari cucu founding father RI ini menuai polemik di tengah masyarakat, tak hanya di Sumbar namun juga di seluruh Indonesia berkat kecanggihan teknologi informasi. Banyak yang berpendapat bahwa Puan Maharani berlebihan dan tidak layak mengatakan hal itu di tengah persiapan Pilkada yang cukup sensitif di tengah kemerosotan ekonomi.
Tapi benarkah itu alasan calon gubernur Sumbar menghapus surat rekomendari dari PDIP? Apakah calon gubernur tidak takut kehilangan jumlah suara dari kader dan simpatisan PDIP atau justru ini adalah langkah yang tepat untuk tidak kehilangan suara di Pilkada Sumbar nanti?
Pertama, ada yang mengatakan bahwa cagub Sumbar meninggalkan PDIP karena pernyataan Puan Maharani yang cukup mengganggu.
Alasan ini sangat realistis karena pernyataan Puan yang sudah terlanjur tersebar di berbagai media dan terus digoreng oleh pihak lawan. Jika Cagub membiarkan PDIP tetap berada di belakang namanya, maka bayang-bayang kekalahan akan menghantuinya.
Apalagi masyarakat Sumbar yang cukup islamis dengan ragam kekayaan kearifan lokal di dalamnya. Ini bisa berarti partai bercorak Islam masih cukup digaungi oleh masyarakat Sumbar.
Kedua, menjaga hubungan yang baik dengan PDIP dengan meninggalkannya. Alasan ini berkaitan dengan proses awal ketika Cagub Sumbar mendaftar diri ke PDIP bukan PDIP yang melamar Cagub Sumbar.
