Polisi menjadi garda terdepan dalam mengamankan warga agar mentaati PSBB yang disahkan Jokowi. Polisi seharusnya siap mata dan badan agar tidak ada warga yang melanggarnya. Tapi sebuah fakta berbicara lain.
Bukannya menjadi contoh yang baik di tengah wabah Covid-19, salah satu oknum perwira polisi ini malah kedapatan melangsungkan pesta pernikahan mewah di salah satu hotel di Jakarta. Tak tanggung-tanggung, si mempelai pria merupakan Kapolsek Kembangan yang memiliki jabatan tinggi. Bayangkan, kapolsek!
Dalam sebuah lampiran foto yang beredar menampilkan beberapa perwira polisi melakukan upacara Pedang Pora oleh Detasemen Akademi Kepolisian Angkatan 38 . Beberapa kawan polisi lainnya juga datang. Ketika berita tersebut mendadak viral, tentu saja hal tersebut melukai warga biasa. Bukankah sebelumnya polisi dengan ganas membubarkan setiap pesta pernikahan. Lah polisinya sendiri malah melakukan pesta pernikahan dan tak ada polisi yang membubarkannya.
Apa karena pesta pernikahan dilakukan di hotel mewah berbintang lima? Atau tidak ada polisi lain yang berani melawan titah seorang kapolsek? Atau memang murni ketidaktahuan anggota polisi lain?
Salah satu maklumat dalam PSBB adalah imbauan untuk tidak melangsungkan acara yang mengundang banyak massa termasuk pesta pernikahan, pengajian, arisan dan konser. Banyaknya orang yang berkumpul di satu tempat akan membuat virus Covid-19 menyebar secara cepat karena sifat virus ini yang memang cepat menularkan.
Sebelumnya tersiar kabar bahwa yang melanggar aturan PSBB kemungkinan akan dipidanakan. Apalagi pesta pernikahan kapolsek tersebut berlangsung sampai akhir acara, itu artinya tidak ada satupun polisi yang menegurnya. Beredar pula acara foto-foto yang kemudian viral di jagat sosial.
Bagaimana bisa tidak ada polisi yang menegurnya dan membubarkannya? Sekali lagi apakah karena pesta pernikahannya berlangsung di hotel mewah? Sementara pesta pernikahan di desa-desa saja polisi sangat semangat membubarkan pesta pernikahan. Kejadian semacam ini bisa menciptakan bola salju di mana warga biasa akan merasa ketidakadilan. Akibatnya hubungan polisi dan warga semakin runcing.
Warga akan semakin berdalih ini-itu dengan memberi contoh kasus pelanggaran Kapolsek Kembangan. Jika hal tersebut terjadi, tentu akan membuat ketidakharmonisan antara warga sipil dan polisi. Bukankah tugas polisi adalah mengamankan warga dan memberikan contoh yang baik? Kalau sudah kejadian seperti ini apa yang bisa dilakukan?
Anehnya, dalam pesta pernikahan tersebut, beberapa undangan yang datang memakai baju perwira polisi dan tidak menggunakan masker. Kalau polisinya sudah seperti itu, bagaimana warga akan taat dan patuh maklumat Jokowi terkait PSBB? Dan bagaimana warga biasa bisa percaya kepada institusi kepolisian di tengah mewabahnya Covid-19? Bisa-bisa warga akan melanggar aturan.
Sanksi dari atasan kepolisian tidak begitu tegas di mana yang bersangkutan hanya dimutasi saja. Berita-berita yang beredar menyatakan polisi tersebut dicopot jabatannya tapi tidak dipecat secara permanen dari institusi kepolisian karena yang bersangkutan hanya dipindahtugaskan di bagian analis kebijakan Polda Metro Jaya.
Apakah seorang perwira polisi yang melanggar kebijakan pantas menduduki jabatan analis kebijakan? Memang sih, secara otomatis polisi tersebut turun jabatan tapi itu saja sepertinya tidak cukup karena banyak warganet yang tidak menyetujuinya. Efek jera juga tidak akan mempan karena si polisi masih bisa berkeliaran di sekitar institusi kepolisian.
