UN Dihapus 2021, Bisa Ya dan Tidak

Ujian Nasional dihapus bukan Tahun Pelajaran 2019/2020, melainkan tahun 2021 dalam arah kebijakan baru merdeka belajar. Sebuah kebijakan pasti menuai pro dan kontra, ada yang mengkritik pedas dan ada yang biasa saja serta acuh. Kebijakan yang dalam pelaksanaannya masih jauh saja menuai pro kontra. 

Kebijakan ini bisa jadi dilaksanakan dan bisa juga dibatalkan. Ada benarnya juga kebijakan UN dihapus dimunculkan saat ini, jauh sebelum benar diterapkan. Mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan tidaklah mudah. Dengan dimunculkan saat ini, tentu akan muncul berbagai kritikan dan saran bagaimana baiknya.

Bisa Ya jika mendapat persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak. dan terjadi Ujian Nasional nanti digantikan jika Mendikbud sudah mempunyai sistem yang benar-benar lebih meningkatkan mutu pendidikan kita. Tentunya sistem itu harus di uji terlebih dahulu. 

Uji coba pada beberapa lembaga percobaan mungkin jadi langkah yang efektif untuk penerapannya sebelum diterapkan pada semua lembaga seluruh Indonesia. 

Bisa mengambil contoh penerapan kurikulum 2013 yang diterapkan secara bertahap, sebenarnya kurang nyaman bagi guru dan lembaga sendiri. Dimana pada satu lembaga ada dya kurikulum yang berjalan, kelas 1 dan 4 kurikulum 2013 sedangkan 2,3,5 dan 6 masih kurikulum KTSP. Bisa jadi perubahan kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 ini sebagai pengalaman untuk menghapus ujian nasional dan diganti sistem lainnya.

Bisa tidak terjadi pada tahun 2021 jika sistem penggantinya belum efektif untuk menggantikannya. Melalui uji coba penerapan sistem barunya pada lembaga yang ditunjuk dan dikaji hasilnya. Penolakan dari berbagai pihak mungkin bisa saja kebijakan UN dihapus ini gagal untuk diterapkan. 

Memang tidak mudah melaksanakan kebijakan yang vital pada peserta didik di Negara Indonesia tercinta kita. Karakter dan budaya anak didij kita yang begitu beragam dari Sabang sampai Merauke. Ujian Nasional seperti sudah melekat pada pendidikan kita dan sebagai tolok ukur nilai dan hasil belajar kita.

Belum lagi masalah yang timbul diluar lingkup ujian nasional, yaitu orang tua siswa, bagaimana sosialisasi pada orang tua siswa dengan kebijakan UN dihapus. Kemendikbud melalui guru juga harus bisa mensosialisasikannya jauh-jauh hari. Belum lagi guru yang biasa bimbingan belajar mendapatkan penghasilan jika mendekati waktu Ujian Sekolah. Pendapatannya rutin setiap tahun ini juga akan hilang.

Tentu kebijakan Merdeka belajar inibjuga sudah melalui kajian yang mendalam. Bukan hanya tentang UN dihapus saja, ada juga tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang bisa dibuat satu lembar dan juga aturan zonasi ppdb siswa baru. Suatu kebijakan pasti diharapkan membawa perubahan kebaikan, jika memang perubahan tentang Ujian Nasional ini membawa dampak positif, Mengapa tidak lanjut saja.