Â
Dalam rangka merealisasikan Makassar New Port ( MNP) menjadi salah satu simpul utama Visi besar konektivitas laut Indonesia yang efektif dan efisien. Serta mewujudkan MNP sebagai Hub Port besar di Indonesia tengah - timur. Dan ditambah lagi tingkat kepadatan, occupancy ratio terminal petikemas eksisting TPM juga sudah tinggi, maka pembangunan MNP harus diperjuangkan dengan segala upaya untuk bisa segera terealisir.
Untuk memenuhi syarat sebagai Hub Port harus memiliki kapasitas terpasang (throughput capacity) besar, produktivitas tinggi serta proses pelayanan yang mudah sederhana nyaman dan aman, maka MNP secara keseluruhan akan dibangun menjadi terminal peti kemas yang sangat besar. Melalui tahapan tahapan proses pembangunan.
Sebagaimana pelabuhan pelabuhan lama di Indonesia yang dibangun era pemerintahan Hindia Belanda, memang tidak ditujukan untuk menangani peti kemas yang kala itu belum ada. Saat ini rata rata pelabuhan itu sudah mepet kota, dengan jalan akses yang juga sempit. Demikian juga yang terjadi dengan pelabuhan Makassar. Padat, sibuk dan kurang efisien dalam proses pelayanannya.
Dengan perkembangan angkutan menggunakan petikemas yang sangat tinggi dan dominan, maka diperlukan terminal terminal baru untuk mengakomodir perkembangan pesat era peti kemas itu. Sebagaimana telah dilakukan pembangunan pelabuhan baru New Priok, Tanjung Priok. Teluk Lamong Surabaya, Kuala Tanjung Medan, dsb.
Melihat dan mengantisipasi kebutuhan fasilitas pelabuhan yang handal, BOD berupaya keras agar pembangunan MNP dapat segera direalisir, tak tertunda.
Suatu saat Kemenko Maritim, kementerian baru di kabinet baru 2014 mengundang BOD. Meminta penjelasan hal ihwal dan rencana pembangunan MNP. Bahkan pak Menko beserta jajaran bersama BOD Pelindo4 dan staf naik kapal Tunda meninjau perairan calon lokasi MNP.
Melihat langsung lokasi, mencermati dan mempelajari penjelasan dari Pelindo4, Kemenko Maritim merespon baik inisiatif pembangunan pelabuhan baru di Makassar. Mensuport agar pembangunan MNP itu segera dimulai dan terealisir.
Di suatu kesempatan juga, Menhub mengundang BOD Pelindo4 bersama sama Ditjenla. Membahas dan berdiskusi mengenai rencana pembangunan MNP.
Diskusi hangat disertai reasoning dan berbagai argumentasi. Akhirnya Menhub menyetujui master plan yang ada, tidak perlu ada perubahan. Artinya konsesi dan ijin pembangunan MNP akan segera diterbitkan Kemenhub sebagaimana rencana semula.
Pelindo4 memperoleh konsesi pembangunan dan pengelolaan MNP selama tujuh puluh tahun. Dan bisa diperpanjang saat masa konsesi berakhir.
