"Bungong jeumpa bungong jeumpa meugah di Aceh
Bungong teuleube, teuleube indah lagoina
Bungong jeumpa bungong jeumpa meugah di Aceh
Bungong teuleube, teuleube indah lagoina"
Penggalan lagu "Bungong Jeumpa" yang terkenal terdengar di telinga saya. Sebagaimana diketahui bahwa saya ditugaskan di Aceh sekitar satu tahun lalu.
Lagu tersebut mengingatkan kita bahwa Aceh adalah wilayah yang istimewa. Daerah yang dikenal dengan penerapan syariat Islam bagi penduduknya. Selain itu juga, daerah yang terkena dahsyatnya hantaman tsunami 2014 silam.
Kemudian selain dari pada itu, wilayah ujung Barat Indonesia yang indah, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Karena cirikhas daerah yang bernuansa keagamaan, keimanan, dan ketakwaan, Islam menyebar pertama kali di bumi Nusantara melalui Aceh.
Selain itu, Aceh memang elok alamnya. Indahnya pantai di kaki pegunungan Geurutee, pesonanya pantai Lampuuk di sore hari, menawannya Sabang, dan megahnya Masjid Baiturahman di Banda Aceh membuat Aceh dikenal sebagai destinasi wisata yang mengesankan.
Namun di balik keindahan Aceh, terselip keadaan yang menyanyat hati. Menurut Muhammad Hudori (2019), Aceh digolongkan sebagai provinsi termiskin di Sumatera dan peringkat kelima se-Indonesia. Angka kemiskinan Aceh sebesar 15,68 persen, di atas angka rata-rata nasional, yaitu 9,66 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik April 2019, rata-rata dana otonomi khusus, Aceh menerima 7-8 triliun rupiah.Â
Selain itu, Aceh menerima pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebesar 15-17 triliun rupiah. Ditambah pula, rata-rata menerima di atas 1 miliar rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
Sementara itu, penduduk Aceh berjumlah 5,2 juta jiwa. Daerah yang tergolong miskin terdapat di tiga kabupaten, yaitu Aceh Singkil sebesar 22,11 persen, Gayo Lues sebesar 21,97 persen, dan Pidie Jaya sebesar 21,82 persen.
Selain itu, daerah yang mempunyai tingkat penggangguran tinggi terdapat di tiga tempat, yaitu Kota Lhokseumawe sebesar 12,52 persen, Kabupaten Aceh Utara sebesar 10,18 persen, dan Kabupaten Aceh Barat sebesar 8,67 persen.
Berdasarkan data tersebut di atas, hal ini sungguh merupakan ironi. Dengan melimpahnya dana yang tersebar di Aceh tidak membuat penduduknya sejahtera. Dari dana Otsus ditambah APBA dan APBK apabila dibagi perjiwa, rata-rata mendapat 8-9 juta rupiah.
Belum ditambah lagi, suatu gampong/desa mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang naik dari tahun ke tahun. Dana Gampong yang diterima Aceh mengalami kenaikan.
Tahun 2015, dana desa yang diterima Aceh Rp 1,7 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 3,9 triliun, tahun 2017 naik lagi menjadi Rp 4,8 triliun, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 4,4 triliun. Namun pada tahun 2019 naik lagi menjadi Rp 4,9 triliun, tahun 2020 naik lagi menjadi Rp 5,05 triliun.
Rata-rata pelaku usaha UKM tidak mempunyai jaminan yang memadai. Seandainya perbankan mau menyalurkan kredit ke sektor yang produktif sebesar 30-50 persen dari pagu kredit, perekonomian Aceh bisa tumbuh di atas 5 persen dan angka kemiskinan bisa turun 2-3 persen per tahun.
Kedua, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang membuka lapangan kerja. Insentif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya lapangan kerja, tenaga kerja terserap dan terjadi multiplayer effect di masyarakat Aceh.
Pertumbuhan ekonomi secara pelan akan naik. Misalnya, pembangunan pabrik konveksi, pengekplorasian pertambangan, pembukaan wisata, pembuatan sentra buah dan pertenakan, dan lain-lain.
Ketiga, membuat program pro-rakyat seperti pemberdayaan ekonomi, penguatan pasar, dan pembangunan infrastruktur jalan ke sentra produksi. Pemberian bantuan ekonomi kepada keluarga miskin yang tepat sasaran.
Oleh karena itu, perlu kerja sama antar dinas-dinas terkait untuk mengentaskan kemiskinan. Pasar tradisional yang merupakan pasar yang dekat dengan masyarakat dipermudah aksesnya dan dibuat senyaman mungkin. Selain itu, jalan yang menuju pusat produksi juga perlu diperbaiki.
Keempat, peningkatan sumber daya manusia. Aceh terkenal sumber daya alamnya, tetapi sumber daya manusia Aceh masih terbatas. Menurut Bupati Aceh Tamiang, Musril (2019), tingkat pendidikan masyarakat masih rendah paling banyak lulusan sekolah menengah.
Selain itu, orang yang terampil dalam dunia kerja juga masih kurang. Dominasi paling banyak ibu-ibu mencapai 15,44 persen yang menganggur.
Peningkatan sumber daya masyarakat dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha.Â
Pemerintah Aceh dapat bekerja sama dengan perusahaan perkebunan untuk melatih masyarakat berkebun, melakukan studi banding petani dan nelayan, dan meningkatkan ketrampilan dalam memasarkan barang dan jasa. Selain itu, juga membuka kelas-kelas wirausaha yang dapat menciptakan lapangan kerja.
Kelima, memberdayakan tanah terlantar menjadi tanah produktif. Lahan di Aceh masih sangat luas. Namun, tanah tersebut belum dipergunakan secara produktif. Untuk itu, perlu memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Pemberian bibit tananan Nilam, Durian, Alpokat, Pisang, sampai dengan perawatan tanaman. Hal ini perlu kebijakan dari pemerintah setempat agar masyarakat yang mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dapat juga diberi ruang untuk dipasarkan hasilnya.
Ada hal yang menarik pada hari Kamis (21/11), Pemerintah Kota Banda Aceh meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Aceh. Prestasi tersebut sangat membanggakan bagi masyarakat Aceh umumnya dan Banda Aceh khususnya.
Banda Aceh telah meraih WTP yang ke-11 kali. Sebuah pertanyaan besar apakah prestasi yang gemilang tersebut diikuti dengan output yang maksimal kepada masyarakat.
Selain itu juga, Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp51,9 triliun APBN untuk provinsi Aceh. Alokasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020 di Aceh sebesar Rp37,17 triliun. Dengan rincian, Transfer ke Daerah sebesar Rp32,1 triliun dan Dana Desa sebesar Rp5 triliun.
Ada empat pos anggaran Dana Transfer Pusat ke Daerah yang mengalami kenaikan menurut Zaid Burhan Ibrahim (2019), yaitu Dana Insentif Daerah (DID) yang naik Rp388,86 miliar mennjadi Rp514,9 miliar.Â
Dana Alokasi Umum (DAU) naik Rp769,81 miliar menjadi R16 triliun, dan Dana Otonomi Khusus yang naik Rp16,67 miliar menjadi Rp8,37 triliun.
Penduduk Aceh senang dengan bertambahnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun demkian, dana tersebut haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya masyarakat Aceh.
Semoga dengan kelima hal yang telah diuraikan di atas, angka kemiskinan di Aceh segera menurun dan masyarakat Aceh menjadi makmur dan sejahtera. Seperti slogan Aceh Hebat benar-benar terjadi.
