 Upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid 19 telah menghadirkan sejumlah masalah baru di tengah wabah epidemi yang menimpa umat manusia di abad ini.
Salah satu masalah baru yang kita hadapi dari upaya pencegahan penyabaran virus ini adalah kesengsaraan teman- teman mahasiswa dan pelajar yang berada di perantauan yang belajar di wilayah zona merah epidemi virus ini.salah satunya adalah teman-teman dari ikatan keluarga Hingalamengi Makassar(IKHLIM) yang berada di kota Makassar.
Seperti yang di bahasan oleh ketua umum IKHILIM  Abdul Latif saat di hubungi beliau sampaikan bahwa Makassar adalah wilayah zona merah sehingga pemerinta kota Makassar telah melakukan proses PSBB dan ini sangat berpengaruh tehadap nasib dan kondisi teman -teman pelajar mahasiswa bahka pekerja asal desa Hingalamengi yang  ada di Makassar "kami harus mencari jalan keluar sendiri untuk mengatasi kesulitan yang kami hadapi saat ini kerna pemerintah desa Juga tidak pernah memperhatikan nasib kami yang ada di perantauan padahal kami secara kelembagaan sudah menyurati pemerintah Desa tapi tidak ada respon yang baik dari pemerintah ungkap Abdul Latif"
Beliau juga menambahkan bahwa selama ini tidak ada transparansi anggaran penanganan virus yang di lakukan oleh pemerinta desa setempat dan saat di hubungi untuk meminta RAB (rencana Anggaran Belanja)untuk penanganan virus ini oleh teman-teman IKHLIM pun pemerintah desa tidak merespon hal itu .ini artinya ada kejanggalan anggaran dan tidak ada skala prioritas dalam pengalokasian anggara tersebut.
Abdul Latif juga mengatakan bahwa upaya pemerintah belum maksimal dalam menangani virus itu kerna yang seharusnya di lakukan adalah proses sosialisasi untuk meminimalisir kepanikan masyarakat bukan malah membuat posko seperti jaga peti pemilu dan kalau hal itu merupakan intruksi dari protokoler pencegahan virus maka pemerintah desa juga tidak serta merta menirimnya tanpa menyesuaikan dengan kodusi desa."kan di desa belum ada yang terserang virus yang ada malah ketakutan masyarakat dan seharusnya itu yang diatasi bukan habiskan anggaran untuk pembangunan posko dan insentif untuk relawan tanpa kerja praktis pencegahan yang baik itukan hambur-hambur angaran namanya "ungkap beliau.
Selain itu ia juga berharap pemerintah desa janganlah terlalu biroksasi bangat ini masalah kesehatan .kesehatan itu hal yang penting untuk seorang manusia demi keberlangsungan hidup jadi alasan prosedural itu kurang baik intinya kalau ada nomenklaturnya berarti pemerinta desa tidak perlu takut untuk mengeluarkan anggaran sepertinya pemerinta desa tidak punya nalurih leardirsip yang baik sehingga belaiau menganggap bahwa kepala Desa Hingalamengi gagal dan tidak ada rasa simpati terhadap nasib teman -teman mahasiswa dan pelajar serta pekerja yang ada di luar desa ungkapnya.
