Lebih dari itu, harus ada desain pembangunan Aceh berbasis desa. Bappeda dan pihak terkait lainnya, harus mampu melahirkan program pembangunan di Desa, yang dapat mereduksi penggunaan dan penyaluran narkoban.
Kita tidak bisa lagi berpodoman pada konsep Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Aceh. Provinsi Aceh harus melompati konsep tersebut, untuk menyusun skenario jangka panjang yang integratif. Untuk menghapus mata rantai narkoba dengan pembangunan berbasis Desa.
Provinsi Aceh selalu berada pada rangking terbaik dalam bidang narkoba. Tahun 2013, Provinsi Aceh peringkat 2 terbesar jumlah pasien sakit jiwa akibat narkoba. Desember 2013, Provinsi Aceh urutan 8 peredaran narkoba. Hal ini, belum lagi temuan-temuan konsumsi narkoba pada institusi pendidikan. Sekolah dan kampus di Aceh belum steril dari pengunaan narkoba. Untuk itu, harus ada gagasan komprehensif, yang harus dilakukan Pemerintah Aceh, untuk mengeluarkan Aceh dari peringkat terbaik penggunaan dan peredaran narkoba di Indonesia.
Jaringan pengguna dan peredaran narkoba di Aceh, sudah menyasar ke semua kelompok masyarakat baik kalangan pemerintah, penegak hukum, pelajar, mahasiswa, santri, dan orang tua sekalipun. Makanya, solusi sementara yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mendelekrasikan darurat narkoba pada desa, kecamatan atau kabupaten tertentu di Aceh. Terutama kawasan Aceh pesisir. Supaya Aceh tidak kehilangan terbaiknya, akibat narkoba.
Narkoba bukan saja merusa pribadi dan keluarga kita, tapi dapat merusak masa depan bangsa Aceh. Karena efek negatif berbagai narkoba, seperti ganja, kokain, sabu-sabu, morfin, heroin, ektasi akan menghilangkan satu generasi emas bagi Aceh. Akibatnya, rumah sakit jiwa penuh dengan pasien akibat narkoba. Dan semua kita akan rugi, terutama dari segi sosial, kesehatan dan keagamaan. (Mukhlisuddin Ilyas)
