Setelah sekian lama bangsa ini mewacanakan pendidikan 4.0 melalui sejumlah seminar, kajian, opini, dan lain sebagainya, di awal tahun 2020 situasinya berbeda. Bangsa ini dipaksa mengubah pola pendidikan dan pembelajaran melalui online karena covid -19 keburu melanda. Belum ada piloting resmi dan perencanaan matang terkait pembelajaran online ini, tapi keadaan memaksa pembelajaran online mau tidak mau dijadikan pilihan.
Dunia persekolahan, perkuliahan hingga kantor kementrian menjadi heboh. Sekolah di liburkan dan diganti pembelajaran online. Sekolah, guru, orang tua tergopoh gopoh menengok internet, sesuatu yang selama ini ditakuti dunia persekolahan dan tidak dipandang sebagai sesuatu yang mendukung pembelajaran. Di sejumlah sekolah bahkan sampai ada sweeping handphone karena masih dipandang sebagai unsur yang mengganggu proses pembelajaran. Lalu datang covid yang merubah segalanya. Dunia persekolahan dipaksa akrab dengan handphone. Kita tersadar ternyata koneksi internet adalah sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tetapi selama ini diserahkan kepada pihak swasta.
Persoalan sinyal
Persebaran dan kekuatan koneksi internet menjadi kendala dalam pembelajaran online. Sejumlah laporan media memberitakan ada guru yang harus mendatangi muridnya karena tidak punya handphone, atau tidak terjangkau sinyal internet. Provider mendirikan BTS memiliki pertimbangan bisnis karena yang provider memang lembaga bisnis. Daerah  yang berpotensi memiliki trafick tinggi akan dilayani dengan baik. Sebaliknya daerah dengan populasi jarang tentu akan diposisikan berbeda. Dampaknya persebaran dan kekuatan koneksi internet berbeda.
Hiruk pikuk pembahasan dan pewacanaan pendidikan 4.0 ternyata tidak dibarengi dengan pengembangan jaringan internet oleh penyedia internet. Ketersediaan sinyal internet yang tidak merata baik sebaran, kekuatan maupun kecepatan merupakan salah satu indikasinya. Dalam hal ini nampak bahwa peta jalan pengembangan jaringan internet telah menempatkan kepentingan bisnis sebagai panglima. Kepentingan pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana public masih jauh panggang dari api.
Dengan kata lain situasi ini menunjukkan bahwa kepentingan provider menggelar  jaringan internet semata mata untuk kepentingan bisnis. Ketika pemerintah turun tangan dalam  penyedian jaringan internet ini, juga masih dalam kacamata bisnis, belum menyentuh kebutuhan paling urgen dan besar dari bangsa ini yaitu pendidikan.
Sudah saatnya pemerintah berpikir ulang bagaimana ketersediaan internet untuk dunia pendidikan menjadi prioritas pengembangan jaringan internet di Indonesia. Tarif internet pendidikan perlu dipisahkan dari tarif bisnis, sebagaimana pemerintah membedakan tarif BBM. Pemerintah bisa menyediakan frekuensi tersendiri sehingga tarif bisa dibuat semurah mungkin.
Saat pademi ini pemerintah melalui provider menyediakan internet murah, tetapi dibatasi untuk mengakses situs situs tertentu. Dalam hal ini pemerintah perlu melihat bahwa proses belajar saat ini tidak bisa diarahkan sesuai apa maunya pemerintah. Mentang mentang menyediakan koneksi internet kemudian mendikte murid dan orang tua untuk hanya mengakses situs tertentu dan ditutup untuk mengakses situs yang lain. Dunia pendidikan saat ini dan kedepan tidak sepicik itu.
Semakin ke depan kebutuhan internet menjadi semakin mendesak untuk semua warga. Kemudahan akses internet berarti kemudahan bagi siapa saja untuk mengakses berbagai bahan pendidikan, material untuk pembelajaran, referensi untuk memperkaya wawasan dan titik berangkat melakukan penelitian dan sebagainya. Maka pemerintah sudah tidak bisa menunda lagi menyediakan koneksi internet dalam untuk menunjang pendidikan.
Pada bagian lain Pemerintah juga perlu tahu bahwa warganet belajar tidak melulu melalui situs pendidikan resmi. Rakyat belajar pemasaran tidak dari situs di univertas tetapi dari media social yang mereka pakai. Kita tahu media social itu sebenarnya media bisnis juga. Terbukti ada marketplace disitu. Masyarakat punya cara tersendiri untuk belajar dan pemerintah tidak bisa mendikte masyarakat untuk belajar dari situs situs yang ditentukan. Karena dalam beberapa kasus situs yang disediakan justru susah di akses, atau jebol ketika yang akses terlalu banyak.
Semoga perkembangan terakhir ini membuka kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya tersedia akses internet yang kuat, merata dan bisa diakses oleh semua. Jika perlu pisahkan internet untuk pendidikan dan internet untuk bisnis./
