Pemikiran tidak perlu adanya rekonsiliasi juga diamini oleh Fadli Zon, politisi Partai Gerindra. Menurutnya, penggunaan istilah rekonsiliasi sendiri itu adalah salah. Dalam demokrasi, pilpres itu kontestasi, bukan perang. Perbedaan pilihan adalah hal biasa.
Bahkan kalau terus digembor-digemborkan, terus dipertajam wacana tentang harus ada dan perlunya rekonsiliasi, maka seolah-olah terjadi perpecahan yang membahayakan negeri ini.Â
Padahal tidak ada. Beda pilihan, beda pendapat adalah wajar dalam kehidupan demokrasi. Apa yang terjadi ini justru sebagai pendewasaan dalam proses demokratisasi bernegara dan berbangsa.
Ada benarnya apa yang disampaikan Fadi Zon. Dan bagi kubu Jokowi, sebagai pemenang pilpres, yang terpenting, adalah fokus melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.Â
Buat apa kubu Jokowi seakan-akan harus memaksakan diri dan memelas untuk rujuk atau rekonsiliasi.Â
Apalagi yang mau diajak rekonsiliasi atau rujuknya saja ogah-ogahan dan setengah hati, pakai syarat dan barter segala. Syarat yang tidak penting dan tidak jelas pula. Lebih-lebih adalah naif dan tidak elegan, kalau rekonsiliasi dimaknai dengan politik barter dan transaksional seperti itu. Atau Sekadar bagi-bagi kue dan kursi kekuasaan, tidak lebih. Untuk apa, kalau begitu?[]
