Mohon tunggu...
Muis Sunarya
Muis Sunarya Mohon Tunggu... Lainnya - Menulis tentang filsafat, agama, dan budaya

filsafat, agama, dan budaya

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Perlukah Rekonsiliasi Politik?

11 Juli 2019   00:23 Diperbarui: 13 Agustus 2019   00:27 310
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber: tribunnews.com

Sementara Dahnil tetap saja keukeuh dengan tawaran barter pemulangan Rizieq Shihab. Walaupun, jelas tawarannya sulit diterima oleh kubu Jokowi. 

Bahkan, menurut Dahnil, Rizieq Shihab sulit pulang ke tanah air, karena ada portal atau faktor "x" (invisible hand) yang sangat kuat menghalangi. Tidak dijelaskan secara rinci oleh Dahnil apa portal atau faktor "x" itu.

Berkaitan dengan hal ini, bersyukur, Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menjelaskan, bahwa Rizieq Shihab tidak ada hubungannya dengan upaya rekonsiliasi politik itu. Kepulangan Rizieq Shibab ke tanah air itu sudah lama merupakan keinginannya jauh sebelum wacana rekonsiliasi muncul, bahkan sebelum pemilu 2019 digelar.

Lantas apakah benar ada halangan, atau meminjam istilah Dahnil, portal yang membuat Rizieq Shihab tak kunjung pulang sampai detik ini?

Agus Maftuh Abegebriel membenarkan bahwa pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memiliki halangan untuk kembali ke Tanah Air.

Agus menjelaskan Rizieq diwajibkan membayar denda terkait aturan overstay atau tinggal di suatu tempat lebih lama dari masa yang diizinkan.

"Iya (ada halangan). Bayar denda overstay. Saudi menyebutnya gharamah," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu, (10/07/2019). 

"Satu orang (dendanya) Rp 110 juta. Kalau lima orang, ya tinggal kalikan saja," kata Agus.

Walhasil, rekonsiliasi tampaknya menemui jalan buntu, dan urung terlaksana. Lagian rekonsiliasi kok bersyarat dengan sistem barter seperti itu. 

Mestimya rekonsiiliasi itu berjalan apa adanya. Tulus untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu demi kemaslahatan bangsa dan negara. 

Sejatinya rekonsiliasi itu tanpa pamrih dan embel-embel yang dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau begitu, lebih baik tidak usah ada rekonsiliasi. Nggak perlu. "Gitu aja, kok repot!" meminjam kata-kata Gus Dur.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun